Gunungkidul – Bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan Rapat Gabungan Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan, Rabu, 08 Maret 2017. Rapat ini diselenggarakan oleh BKAD bersama 9 Perangkat Daerah untuk merancang target pendapatan pemerintah di tahun 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu bagian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten yang nantinya akan melahirkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.
Sebagai bentuk partisipasi kelompok masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran daerah, BKAD sebagai penyelenggara rapat mengundang IDEA dan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG). FKDG diwakili oleh Sutini dari FKDG Kecamatan Tanjungsari dan Joko dari FKDG Tepus.
Dalam forum tersebut, Sutini menyampaikan usulan tentang pentingnya aksesibilitas bagi warga masyarakat difabel dalam program-program pemerintah daerah. “Kami mengusulkan agar dalam perencanaan ini juga diberi prioritas bagi program terkait aksesibilitas untuk disabilitas,” ucap Sutini. Usulan ini langsung ditanggapi positif oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum. Menurutnya, DPU-PRP telah merencanakan sejumlah program yang memfasilitasi kebutuhan akan aksesibilitas bagi saudara-saudara difabel.
Hadir dalam forum tersebut Kepala BKAD, Supartono. Dalam sambutannya, Supartono menyampaikan bahwa tren PAD Gunungkidul meningkat setiap tahun meski belum signifikan. Dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, angka PAD hanya berkisar 16,12%. Akibatnya, anggaran Pemkab masih sangat bergantung dari dana perimbangan tersebut. “Untuk mendorong kemandirian daerah, perangkat daerah pengampu pendapatan diharapkan dapat bekerja keras dan bekerja cerdas,” imbuhnya. (INM)