Yogyakarta, IDEA – The International Republican Institute (IRI) bersama-sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan IDEA Yogyakarta melakukan Dialog perempuan di RM Madam Tan Yogyakarta, Senin (03/09). Dialog bertajuk Winning With Women ini diselenggarakan untuk merefleksikan peran perempuan sebagai legislative, Strategi saling mendukung perempuan untuk memenangkan kontestasi 2019, serta identifikasi dukungan para pihak yang memungkinkan diberikan.
Wasingatu Zakiah, pegiat IDEA Yogyakarta, menjadi fasilitator atas berlangsungnya dialog terbatas ini. Menurut Zaki, agenda dialog ini akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan untuk masuk parlemen, Respon atas DCS yang keluar, sharing pengalaman strategi untuk memenangkan kompetisi, serta rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan.
Berdasarkan kajian IRI, keberhasilan pemberdayaan gender (IDG) dapat diukur berdasarkan tiga komponen, yakni keterwakilan perempuan di parlemen, peran perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi, serta sumbangan pendapatan perempuan.
Terkait keterwakilan perempuan sebagai anggota parlemen dan pengambil keputusan, di DI. Yogyakarta, IRI menganggap masih menghadapi beberapa permasalahan. Antara lain, seperti minimnya jumlah perempuan yang berada di lembaga legislative. Seperti diketahui, jumlah perempuan anggota DPRD DIY periode 2014-2019 mengalami penurunan. Dari 12 orang pada pemilu 2009 menjadi 8 orang di pemilu 2014. Atas hasil tersebut, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislative dengan kuota minimal 30 %, baik dari DPRD DIY maupun DPRD Kabupaten/Kota masih belum tercapai.
Rendahnya keterwakilan perempuan ini perlu dievaluasi secara serius oleh kaukus perempuan parlemen sekaligus mencari peluang untuk memenangkan perempuan dalam kontestasi pemilu 2019. Tugas yang maha berat bagi semua elemen untuk bergerak bersama sehingga secara kuantitas dan kualitas, perempuan mampu memenangkan kontestasi ini.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Arida Oetami, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi antar perempuan dalam merespon berbagai hambatan yang dialami perempuan politik dan berbagai pihak terkait upaya peningkatan partisipasi perempuan di parlemen.
“Target BPPM sebanyak 20 % dari jumlah Caleg Perempuan yang saat ini masuk DCS bisa lolos dan duduk di parlemen sehingga jumlah perempuan yang duduk di parlemen bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Arida.
Menurut data keterwakilan perempuan di parlemen yang dirangkum oleh BPPM, terdapat 13 perempuan (26%) di Kabupaten Sleman, 7 perempuan (17,5%) di Kabupaten Kulon Progo, 10 perempuan dikurangi 1 orang PAW (25%) di Kota Yogyakarta, 7 orang ditambah 1 orang PAW (15,6%) di Kabupaten Gunungkidul, serta 3 orang (6,7%) di Kabupaten Bantul. Sedangkan ditingkat provinsi DIY, keterwakilan perempuan sebanyak 6 orang ditambah 2 PAW (10,9%).
Mengacu pada data tersebut, menurut Arida, akan banyak agenda yang harus didiskusikan dengan anggota legislative perempuan terkait dengan persiapan pilihan legislative tahun 2019. Dirinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat perempuan agar memenangkan pemilihan tersebut.
“BPPM dengan support yang dimiliki meski sangat minim akan berupaya mendukung dan mengambil peran strategis ini untuk memback up perempuan melalui berbagai program yang dapat meningkatkan keberdayaan perempuan. Secara khusus telah dan akan tetap menjalankan program Pendidikan pemilih cerdas dan program peningkatan kapasitas untuk anggota legislative,” ujarnya.
Pendidikan pemilih cerdas merupakan pendidikan politik bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta menjalankan praktik berdemokrasi yang bersih. Sementara peningkatan kapasitas untuk anggota legislative bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan agar siap bermitra dengan laki-laki di ranah publik, politik dan pengambilan kebijakan yang pro gender.
Sementara itu, Marthia Adelheida, selaku perwakilan dari KPP DIY mengatakan bahwa tantangan yang dialami selama ini berasak dari internal dan eksternal. Internal meliputi kapasitas caleg perempuan itu sendiri yang masih perlu dikuatkan, internal partai yang masih banyak menempatkan caleg perempuan hanya sebagai pelengkap. Sedangkan tantangan eksternalnya, menurut Adel, adalah menyakinkan masyarakat bahwa kita yang akan mendampingi warga untuk melaksanakan program.
Karenanya, Adel berharap, agar ada dukungan dari BPPM untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik. Termasuk peningkatan kapasitas kepada caleg perempuan, khususnya terkait dengan anti money politik.
Kontributor: TSW
Editor: AH