IDEA mendapat kunjungan dari Tim Open Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Kamis (07/11). Dalam kesempatan ini, rombongan Diskominfo Kota Bandung ingin belajar dan mendengar cerita pengalaman IDEA dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka (open government), secara spesifik lewat isu data terbuka (open data) di Provinsi DIY.
Selama kunjungan, pegiat IDEA, Ignas Mau dan Ferina Fabriningrum, berbagi pengalaman IDEA dalam mendorong keterbukaan data gender di desa. Dalam penjelasannya, Ignas menyampaikan bahwa IDEA sebenarnya sudah sejak lama gencar berkampanye dan secara langsung mendorong keterbukaan data. IDEA telah bekerja mendorong pemerintah untuk membangun pemerintahan yang terbuka dengan mempublikasikan dokumen-dokumen publiknya, terutama dokumen anggaran.
“Apalagi, sejak adanya UU Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah berkewajiban untuk membuka informasi publik yang dimilikinya. Sebagai lembaga publik yang menggunakan uang publik, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup-nutupi dokumen anggaran.”
Namun, sejak isu open data menjadi konsern berbagai pihak di Indonesia, beberapa tahun belakangan IDEA secara spesifik menjalankan program yang mengajak beberapa desa mitra membangun sistem informasi berbasis website. Website ini dikoneksikan dungeon sistem informasi desa sebagai portal berisi data-data gender di desa dan APBDesa termasuk anggaran desa yang responsif gender. Inisiasi ini dimulai sejak tahun 2017 dan, pada tahun 2019, IDEA melanjutkan inisiasi ini dengan 3 desa mitra di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Lombok Barat dalam program bertajuk “Equals : Digital Skills Fund”.
Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok perempuan tentang gender dan open data gender dan kapasitas pemerintah desa untuk mengelola sistem informasi desa yang berperspektif gender. Dengan program ini, diharapkan pemerintah desa memiliki kemampuan mengelola data gender yang dapat diakses terbuka oleh masyarakat desa dan data tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Selain itu, program ini juga mendorong agar partisipasi perempuan dalam pembangunan desa meningkat dan dengan demikian kebijakan pembangunan desa menjadi lebih berperspektif gender dan terbuka dari sisi data,” ujar Ferina yang menjadi pengampu program “Equals : Digital Skills Fund”.
Tantangan Open Data
Fatur, kordinator tim Dinas Kominfo Kota Bandung, menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berupaya untuk mendorong adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan, secara khusus di Kota Bandung, melalui pemanfaatan data terbuka (open data). Namun, salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah terkait tata kelola data. Mereka ingin mendengar pengalaman IDEA dalam mendorong pemerintah desa untuk membuka data gender dan APBDesa mereka lewat portal data http://opendatagender.perkumpulanidea.com/.
Saat proses pengumpulan data, berdasarkan pengalaman dalam program Equals, sejumlah tantangan muncul. Data yang ada di desa sebenarnya banyak, tetapi data tersebut sebagian tidak terekam dengan baik karena tersebar di berbagai institusi, misalnya di dinas sosial kabupaten, kepolisian, dan puskesmas.
“Saat pengelola SID melakukan input data ke website open data gender, mereka masih harus mencari informasi ke berbagai institusi tersebut. Masalah lain adalah data-data yang dimiliki desa tidak menggambarkan kondisi gender,” ungkap Ignas.
Tantangan lain adalah soal aksesibilitas data dan informasi sehingga bisa sampai kepada masyarakat. Meski penggunaan internet melalui ponsel sudah lazim di masyarakat, masih banyak juga warga di desa yang tidak terakses ke internet. Selain itu, tidak banyak juga dari mereka yang memiliki ponsel memanfaatkannya untuk membaca informasi di website desa, seperti yang diceritakan oleh para pengelola SID di ketiga desa mitra program. Akibatnya, jika cuma mengandalkan website sebagai sarana, data dan informasi di desa yang terpublikasi ke masyarakat masih terbatas.
“Oleh karena itu, selain mempublikasikan melalui portal open data gender, IDEA juga mencetak koran yang diberi nama ‘Koran Anggaran’. Koran ini juga berisi data gender dan APBDesa dan didistribusi melalui pemerintah desa dengan tujuan agar lebih banyak warga desa yang mengetahui informasi itu,” imbuh Ferina.
Namun, berdasarkan sharing antara IDEA dan Tim Open Data Dinas Kominfo Kota Bandung terungkap bahwa tantangan pertama justru berasal dari komitmen pemerintah dan dukungan warga. Hanya dengan komitmen pemerintah yang kuat akan transparansi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses pembangunan dan dalam melakukan pengawasan, upaya untuk membangun situasi keterbukaan data menjadi lebih dimungkinkan di masa depan.
Kontributor: IKM