Dorong Percepatan Integrasi SIK DIY, IDEA Gelar Rakor dengan Multipihak

Category: Agenda Kegiatan, Aktifitas, Open Data 95 0
Pelaksanaan Rakor Integrasi SIK di Santika Hotel, Kamis (29/03)

Yogyakarta, IDEA- Dalam rangka melakukan koordinasi dengan multi pihak terkait dengan integrasi data dan sistem informasi kemiskinan, serta menentukan langkah strategis mendorong percepatan integrasi sistem informasi kemiskinan di DIY, IDEA Yogyakarta yang didukung Ford Foundation menyelenggarakan rapat koordinasi Integrasi Sistem Informasi Kemiskinan DIY, Kamis (29/03). Rakor yang diselenggarakan di Santika Hotel ini melibatkan Bappeda DIY, seluruh Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi DIY, serta tim IT Bappeda dan Kordinator Pokja data TKPKD di seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY.

Seperti diketahui, kemiskinan masih menjadi isu krusial bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di lingkup DIY, saat ini garis kemiskinan mencapai 13,10% dan menduduki peringkat 13 provinsi termiskin di Indoensia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah DIY untuk melakukan berbagai strategi pendekatan berdasarkan akar persoalan kemiskinan. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Dan Kabupaten/Kota, pasal 1 menyebutkan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan. Dalam kerangka inilah Perkumpulan IDEA bersama dengan pemerintah daerah baik di tingkat DIY dan kabupaten/kota bekerjasama melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk mewujudkan kualitas data kemiskinan yang semakin baik sehingga dapat digunakan untuk mendorong program penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Desa, IDEA Gagas DAP

Salah satu capaian dalam kerjasama tersebut adalah adanya komitmen pemerintah DIY dan kabupaten/kota untuk mewujudkan satu data kemiskinan di DIY. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan penggunaan basis data BDT 2015 dan integrasi sistem informasi kemiskinan antara DIY dengan kabupaten/kota.

Menurut Sunarja, IDEA akan memfasilitasi untuk koordinasi antara pemerintah DIY dengan kabupaten/kota terkait satu data kemiskinan.  Apalagi, Kata direktur IDEA ini, Bappeda sudah berencana akan melakukan sinkronisasi terkait satu data kemiskinan antara pemkot dan kabupaten/kota.

“Data dari bawah sampai atas nyambung. Adanya Sistem Informasi Kemiskinan-Next Generation, padahal kabupaten/kota sudah ada SID,” katanya.

Lebih jauh, Sebagai bahan diskusi, Sunarja memberi pertanyaan kepada forum yang dihadiri oleh pemangku kebijakan terkait pelaksanaan SIK ini.” Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membangun mekanisme terkait sistem satu data tersebut, sehingga sinkronisasi data mudah?, Bagaimana pula komitmen DIY dan kab/kota? serta sejauh mana progres yang sudah dikembangkan sejauh ini?,” tanya Sunarja.

Isnawati, Manajer Proyek Satu Data IDEA mengatakan bahwa Rakor ini merupakan yang petama di tahun 2018. Menurutnya, dalam mewujudkan satu data di DIY, tahun 2014 sudah diawali dengan workshop identifikasi data. Isna menceritakan pengalaman IDEA dalam mendorong adavokasi masyarakat, bahwa persoalan data seringkali menjadi masalah krusial dalam penanggulangan kemiskinan.

“Data yang tidak valid, berdampak pada progam yang dijalankan walapun anggarannya sudah digelontorkan banyak. Masalah data dibicarakan dari berbagai tingkat. Kita sepakat ingin mewujudkan satu basis data kemiskinan yang jadi acuan oleh OPD,” ungkapnya.

Isna berharap Rakor ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepatakan terkait konten/isi data dan system/aplikasi yang menjalakannya. Karenanya, Setelah kegiatan ini, menurut Isna, masih dibutuhkan pertemuan lagi untuk menghasilkan satu panduan integrasi data kemiskinan sampai penggunaannya.

“Konten data maksudnya ialah terkait adanya satu data program penanggulangan kemiskinan untuk memperbaiki basis data yaitu BDT yang dikeluarkan oleh TNP2K. Kemudian kalau sistem/aplikasi, di setiap kab/kota sudah memiliki sistem data, dan disinkronkan,” ujarnya.

Abu Yazid dari Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DIY mengatakan bahwa indeks kemiskian ada yang meningkat di kota Yogya, dan menurun di kab/kota yang lain. Menurutnya,  Inclusion eror dan exlusion eror yang membuat angka kemisinan tidak turun.

“Masalah paling signifikan dalam pengentasan kemiskinan adalah masih tingginya angka Inclusion Error dan Exclusion Error. Yakinkan tidak terjadi kesalahan pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Program, ini yang harus kita selesaikan dari verivali data,” katanya

Lebih lanjut, Abu memberikan tawaran double track strategy, yakni yang pertama dengan melakukan perbaikan mekanisme dan system pendataan, kemudian melakukan intervensi secara tepat sasaran, untuk masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2  dilakukan program-program penjaminan, sementara untuk masyarakat desil 2 dan 3 dilakukan program pemberdayaan dan ekonomi produktif.

Seperti data yang dipaparkan Abu, kemiskinan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sudah mulai menyentuh hardcore poverty. Artinya lebih banyak yang tidak bisa dientaskan.  Karena itu, menurutnya, untuk 3 kabupaten yang belum menyentuh hardcore poverty dapat dilakukan dengan pogram pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pendekatan modal sosial yang memberikan efek ekonomi langsung.

“Contoh nyata adalah pengelolaan obyek wisata basis komunitas setempat,” katanya

Baca juga: Tiga Kelompok Rentan di Kota Yogyakarta Rumuskan Dokumen Anggaran yang Aksesibel

Terkait pemutakhiran data, DIY sendiri, menurut Abu memasukkan PBDT 2015. Namun, data itu baik proses dan hasilnya disampaikan ke TNP2KP di kemensos, dan ditetapkan BDT oleh kemensos.  Data tesebut, kata Abu tidak hanya dari TNP2K, namun juga ditambahkan dari kemensos, sehingga ketika digabung jadi tidak sama.

“Sudah dilakukan verivali dan disampaikan ke kemensos, namun tidak kunjung selesai.  Kita akan menggunakan data TNP2K tahun 2015. Sedang data kemensos dari in dan eks eror. Data terbaik dari BDT 2015, dan diverivali dari data kab/kota. Data dari kabupaten/kota akan kita gunakan untuk basis data. Pusat biar menggunakan data pusat saja,” ungkapnya.

Sementara untuk integrasi system informasi kemiskinan, Abu berharap  Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) di DIY dan SIK-NG bisa diintegrasikan.

“Kita akan coba mengintegrasikan ini. Hasil dari verivali kabupaten masuk ke propinsi. Kesempatan untuk intregrasi sistem ini, biar forum yang akan menyamakan persepsinya,” harapnya.

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan di Kemensos

Gondang Arief yang mewakili Dinas Sosial DIY menyampaikan banyak hal terkait proses pengelolaan data dan system informasi kemiskinan di Kemensos. Dirinya menjelaskan awal mula penerapan SIK oleh kemensos.

“SIK-NG  sudah lama ada, sebelum tahun 2015. Ada SIK generasi I tahun 2017, masuk data BDT 2015 dengan ditetapkan SK kemensos No. 57. Tidak hanya data BDT,  tapi juga data kemensos terutama data PBI,” ujarnya.

Tahun 2017 ada penyempurnaan ssistem informasi kesejateraan sosial ke 2. Berdasarkan data BDT kemensos 163. Data BDT dan data program rasta. Di sik-ng basisnya bisa online dan offline serta android.

Gondang mengungkapkan  bahwa SIK-NG ada tiga versi. Sistem tersebut digunakan untuk kab/kota dengan versi online dan ofline, “kita baru menggunakan yang offline untuk update data. Apakah sampai desa tergantung kecamatan.  Mau dikerjakan desa untuk updating data atau diserahkan kabupaten,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Gondang, SIK-NG generasi terbaru hanya ada data BDT dan data Rastra. Untuk memasukkan datai PBI/JKN , menurutnya masih banyak pertimbangan. Sebab, jika PBI dimasukkan otomatis data BDT akan naik membengkak. Padahal harapannya, semua penerima program berdasarkan data BDT.

“Yang  ada di SIK-NG semetnara hanya pogram rastra atau BDT. Untuk upload hasil data dilakukan  oleh supervisor kabupaten. Usulan data rastra yang baru diminta harus ada data dari musdes dan muskel. Menggupdate bukan  kewenangan kab/kota, tapi kementrian/pusat,” tuturnya.

Sementara itu, untuk perbaikan data, Gondang mengatakan dilakuan setiap bulan. Dari usulan kab/kota, pihaknya berharap dalam perbaikan data paling tidak tanggal 15 bulan ini untuk diusulkan ke kemensos. Agar bulan berikutnya bisa ditetapkan sebagai data Keluarga Penerima Manfaat rastra.

“Untuk data BDT dilaksanakan setiap bulan, dan penetapannya dalam setahun. Tepatnya setahun 2 kali, di bulan Mei dan November. Jika kabupaten/kota belum melakukan pengusulan setiap bulan, otomatis data akan sama dengan sebelumnya,” katanya.

Setelah pemaparan dan diskusi selesai, rakor ini menghasilkan rencana tindak lanjut sebagai  komitmen untuk menjalankan integrasi SIK.  RTL yang akan dilaksanakan kedepan ialah terkait Pengesahan data kemiskinan hasil verval, Penyetoran data ke propinsi, Overlay data SIK-NG SID, Pendataan, serta Pertemuan untuk mengisi subtansi perda penanggulangan kemiskinan DIY.

Kontributor/Editor: AH

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^

Related Articles

Add Comment