Meredam Risiko BencanaBeberapa pemangku kepentingan masih beranggapan PRB tidak berhubungan dengan hak asasi manusia, utang luar negeri, gender, pun kebijakan perencanaan dan penganggaran. Namun perjalanan dan pengalaman membuktikan bahwa kepedulian atas PRB berkelindan dengan keseluruhan isu kemanusian di ranah sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Pilihan sikap – kebijakan yang tidak menghitung implikasi pada kerentanan dan kapasitas pada akhirnya hanya akan melipatgandakan risiko bencana. Dan akhirnya, mengakibatkan lebih banyak korban. Negara sebagai pemangku kewajiban atas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemanjuan hak asasi manusia tetap menjadi pusat kewenangan dalam konteks pengurangan risiko bencana. Berkas pengalaman ini hadir sebagai sumbangan sederhana dalam upaya panjang penegakan hak asasi manusia terkait dengan penanggulangan bencana.
e-book Meredam Risiko Bencana
