Di Kabupaten Sleman, IDEA bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman serta Pemerintah Kalurahan (Desa) Condongcatur berhasil menyusun raperdes PUG dan buku panduan penyusunan Rencana Aksi Kalurahan PUG. Sementara di Kabupaten Gunungkidul, IDEA bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di hampir seluruh Kalurahan di Gunungkidul.
Akhir program pelaksanaan PUG Desa di Sleman ditandai dengan agenda Launching Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang PUG di Desa Condongcatur, Selasa (20/10). Proses penyusunan Raperdes tersebut di awali dengan kerja-kerja panjang antara pemerintah desa Condongcatur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) DIY dan DP3A Sleman, serta IDEA.
DP3A Sleman misalnya, mengawali pelaksanaan PUG Desa dengan menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan PUG di Kab. Sleman, yang salah satunya isinya juga mengatur tentang pelaksanaan PUG Desa. Penyusunan Perda ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelaksana di level desa, misalnya dengan memberikan Bimtek PUG bagi BPD Desa dan Pendamping Desa.
Sementara Desa Condongcatur menyambut inisiatif tersebut dengan menjalankan komitmen, kebijakan sekaligus dukungan anggaran terhadap pelaksanaan PUG di Desa Condongcatur. Hal tersebut terlihat setidaknya sejak tahun 2016 hingga 2020 saat ini. Beberapa program seperti pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak, pembentukan padukuhan responsife gender, dukungan pembangunan yang aksesible, serta kelompok kerja PUG sudah dijalankan oleh Condongcatur.
Saat ini Kalurahan Condongcatur sudah memiliki raperdes tentang PUG Desa. Raperdes ini tinggal menunggu untuk disahkan setelah dibahas oleh Badan Permusyaratan Kalurahan. Jika raperdes ini sudah disahkan, maka akan menjadi satu praktek baik komitmen kebijakan PUG hingga di level Desa. Selain itu, Desa-desa lain di Kabupaten Sleman juga dapat mencontoh atau mereplikasi raperdes PUG ini.
Komitmen Kabupaten Sleman dalam melaksanakan PUG hingga ke level desa diganjar salahn satunya dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Sleman mendapat level mentor dalam penganugerahan yang diberikan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Jika kabupaten Sleman sudah mendapatkan level mentor, lain halnya dengan Kabupaten Gununkidul. Pada tahun yang sama, Kabupaten yang terletak di ujung selatan provinsi DIY ini baru mendaptkan level Utama. Artinya, masih banyak pekerjaaan rumah yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul untuk terus meningkatkan pelaksanaan PUG hingga ke tingkat Desa. Aspek-aspek yang menjadi indicator APE seperti Komitmen, Kebijakan, Anggaran, Data serta Partisipasi Masyarakat harus terus dibenahi.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG, hingga ke tingkat desa. Bak gayung bersambut, kebutuhan untuk melakukan Monev PUG tersebut berbarengan dengan pelaksanaan program PUG Desa yang dilaksanakan IDEA dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Monev PUG Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Gunungkidul berlangsung selama 4 hari, yaitu sejak senin (12/10) hingga kamis (15/10). Pelaksanaan Monev PUG yang melibatkan perwakilan seluruh kalurahan di Kab. Gunungkudul ini dibagi menjadi 7 klaster dan diselenggarakan di 7 kecamatan berbeda. Beberapa kecamatan yang menjadi lokasi Monev antara lain Wonosari, Playen, Patuk, Saptosari, Karangmojo, Semanu serta Rongkop. Hingga hari terakhir Monev, sudah ada 110an Desa di Gunungkidul yang mengirimkan formulir monevnya.
Secara khusus, Monev PUG Desa ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan pelembagaan PUG hingga level desa. Hasil Monev ini dapat menjadi baseline atau basis data bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam merencanakan dan membuat kebijakan yang mendukung terhadap pelaksanaan PUG di Desa. Program Monev di Gunungkidul ini menjadi satu rangkaian dengan pelaksanaan program PUG di Kabupaten Sleman.
Program PUG Desa merupakan program yang dijalankan IDEA, DP3A DIY dan Sleman, serta Desa Condongcatur dengan dukungan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memastikan pelembagaan PUG hingga level Desa. Prinsipnya, program ini ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas seluruh pembangunan di Desa.
Kontributor/Editor: AH