JMKP Dalam Berita: Mengapa Pajak Belum Transparan?

Category: Berita Komunitas 313 0

Tanggal 4 Juni lalu JMKP(Jaringan Masyarakat Kulonprogo), salah satu mitra IDEA Jogja, mengadakan dialog interaktif dengan SKPD Kulonprogo di Gedung Kaca, Kulonprogo. Isi audiensi tersebut membahas masalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas persoalan pajak yang dipungut masyarakat yang dikelola pemerintah dan digunakan untuk biaya pembangunan. Proses audiensi tersebut telah dimuat di berbagai media seperti: Harian Kompas, Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Harian Bernas pada tanggal 5 Juni 2009. Berikut adalah dokumentasi media-media tersebut yang berhasil dihimpun oleh http://perkumpulanidea.or.id

Kompas, Yogyakarta, Halaman B

Masyarakat Butuh Transparansi Pajak

KULON PROGO, KOMPAS

Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kulon Progo dinilai belum transparan. Padahal, masyarakat amat membutuhkan informasi tersebut untuk memotivasi mereka agar semakin taat sebagai wajib pajak.

Permasalahan tersebut mengemuka dalam diskusi bersama antara Jaringan Masyarakat Kulon Progo (JMKP) dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait kebijakan retribusi dan pendapatan daerah, Kamis (4/6), di Gedung Kaca, Wates. Hadir dalam acara tersebut, wakil JMKP dari Desa Karangwuni, Banaran, dan Pleret, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo BudiWibowo.

Ketua JMKP Rusmiyatun mengatakan dari hasil lokakarya yang dilakukan akhir tahun 2008 terlihat bahwa sebagian besar warga Kulon Progo masih belum tahu kegunaan dan pengelolaan pajak serta retribusi. Warga juga tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan besar pajak dan retribusi sehingga terkadang pungutan wajib itu dinilai memberatkan karena tidak sesuai kemampuan.

“Ada diskriminasi dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebab, sosialisasi biasanya hanya dilakukan di tingkat perangkat desa atau pegawai saja dan tidak langsung kepada masyarakat,” tutur Rusmiyatun.

Transparansi tentang aliran pajak dan retribusi, termasuk juga penggunaannya, dinilai akan meningkatkan kepercayaan warga kepada pemerintah. Rusmiyatun juga  menambahkan, sosialisasi dan transparansi hingga ke seluruh lapisan masyarakat akan mencegah salah persepsi dan keberadaan warga yang tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak. Dengan begitu, kesadaran warga sebagai wajib, pajak akan senantiasa meningkat dari waktu ke waktu.

Menanggapi hal ini, Budi Wibowo mengatakan keterbukaan soal pajak dan retribusi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah saat menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Hanya saja, tidak banyak unsur masyarakat yang peduli dengan sisi pendapatan daerah, melainkan lebih memerhatikan be-saran dan peruntukan pengeluaran daerah.

Lebih lanjut, Budi memaparkankondisi penerimaanpajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo masih belum menggembirakan. Dui total rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp 42 miliar per tahun, sebagian besar berasal dari retribusi kesehatan di RSUD Wates dan hams dikembalikan kepada pengelola rumah sakit. Hanya sekitar Rp 20 miliar saja yang bisa digunakan untukmembangun daerah. (YOP)

Kedaulatan Rakyat, 5 Juni 2009 halaman 7

JMKP Pertanyakan Penggunaan Retribusi dan Pajak

WATES (KR) – Dalam pengelolaan pajak, banyak masyarakat yang belum tahu jumlah dan penggunaannya. Karena itu Pamkab diminta transparan terhadap panggguunaannya, sehingga tidak munimbulkan salah persepsi. Di samping itu sosialisasi tentang pajak dan retribusi tidak hanya di tingkat perangkat desa maupun pegawai, namun harus menjangkau seluruh masyarakat.

Hal itu terungkap dalam dialog interaktif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Jaringan Masyarakat Kulonprogo (JMKP), di Gedung Kaca, Kamis (4/6). “Pada kenyataannya memang banyak masyarakat yang belum tahu, misalnya tentang pajak yang diterima dan kegunaannya. Demikian pula ketika sosialisasi kadang belum menyeluruh, lebih memfokuskan pada perangkat desa dan pegawai, sehingga masih banyak masyarakat yang belum terjangkau. Mereka tidak tahu peraturan pajaknya dan lainnya,” kata anggota JMKP, Ngatinem.

Menurut Ngatinem, banyak warga yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan mengenai pajak dan retribusi. Padahal diketahuinya kebijakan pajak dan retribusi oleh masyarakat merupakan bentuk transparansi. Namun pada kenyataannya masyarakat kesulitan mengakses informasi mengenai peraturan dengan mudah. “Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dalam memberikan informasi dan pelayanan informasi,” katanya.

JMKP pada beberapa waktu lalu pernah mengadakan pertanyaan terhadap 80 warga di Desa Banaran, Pleret, dan Karangwuni. Dari pengalaman warga yang tergabung dalam JMKP terkait kebijakan retribusi dan pendapatan daerah, ternyata 59 persen warga belum pernah diberitahu tentang kegunaan pajak/retribusi, 42 persen warga belum diberitahu jumlah pajak yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah, dan 38 persen warga belum diundang dalam penentuan tarif pajak.

Sementara itu Kepala Bappeda Budi Wibowo SH MM menyatakan tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menekan masyarakat melalui pajak maupun retribusi. Sekarang di setiap SKPD mempunyai kewenangan untuk melakukan inovasi atau kreativitas dengan membentuk BUMD maupun Perusda dalam pengelolaan keuangan.

Sedangkan keterlibatan masyarakat, menurut Budi, dalam pengambilan kebijakan masalah perpajakan/keuangan daerah juga telah diikutsertakan, misalnya saja dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Dalam musrenbang pasti kami ikutkan dari berbagai elemen masyarakat untuk penyusunan rencana pembangunan. Sedangkan nota keuangan juga telah diumumkan di surat kabar,” kata Budi.(Wid)-o

HARIAN JOGJA, 5 Juni 2009 halaman 14

JMKP manta transparansi pajak dan retribusi

Pungli Masih Marak

Oleh Victor Mahrizal

HARIAN JOGJA

WATES: Warga yang tergabung dalam JMKP (Jaringan Masyarakat Kulonprogo) mempertanyakan lemahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi tentang pajak dan retribusi. Akibatnya, banyak muncul praktik pungutan liar (pungli).

Ketua JMKP, Rusmiyatun, mengatakan ada diskriminasi dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi tidak menjangkau ke seluruh wilayah, biasanya hanya dilakukan di tingkat perangkat desa atau pegawai. Selain itu, pemberitahuan tentang kenaikan tarif pajak tidak merata.

“Pungutan di bidang pendidikan dan kesehatan sering salah sasaran, sehingga diperlukan pendataan yang lebih baik,” ujarnya, saat melakrkan audensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo, diGedung Kaca, Kamis (4/6)

Di sisi lain, hampir semua warga tidak mengetahui kebijakan-kebijakan mengenai pajak dan retribusi, padahal diketahuinya kebijakan pajak dan retribusi oleh masyarakat merupakan bentuk transparansi. Kenyataannya, masyarakat tidak bisa mengakses informasi dengan mudah.

Sosialisasi

Sementara penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah warga miskin melalui pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pedagang kaki lima dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Ditambahkan Rusmiyatun, pemerintah hampir setiap tahun menargetkan kenaikan PAD dari sektor kesehatan, hal ini terbukti dengan naiknya retribusi kesehatan di semua Puskesmas di Kulonprogo, mulai 1 Juli 2008, dari Rp500 menjadi Rp3.000.

“Mengingat pengaruh kebijakan pungutan retribusi untuk meningkatkan PAD, maka sudah seharusnya kebijakan penetapan target dan penentuan tarif ptmgutan dimmuskan secara partisipatif,” pintanya.

Atas dasar itu, JMKP meminta sosialisasi ke seluruh masyarakat untuk mencegah jangan sampai ada warga yang tidak merasa mendapatkan manfaat pajak. Prinsip akuntabilitas adalah bisa dipertanggung jawabkan. Dan agar pelaksanaan bisa merata, maka dibutuhkan pengawasan.

Menanggapi hal itu. Kepala Bappeda Kulonprogo, Budi Wibowo, mengatakan pemerintah seseungguhnya tidak pernah meningkatkan PAD dengan jalan menaikkan pajak. Meski demikian, Pennkab mengakui sosialisasi pajak belum maksimal. “Untuk menljawab ini memang harus ada sosialisasi aktif”,ujarnya.

Namun terkait dengan partisipasi dari warga masyarakat, sesungguhnya telah dilibatkan sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang). Dengan mekanisme tersebut, harapannya suara masyarakat dapat terwadahi.

Adapaun anggaran yang dikeluankan oleh Pemkab dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana pembantuan dan dana dekonsentrasi, diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat.

Bernas, 5 Juni 2009 halaman 5 kolom 2

APBD Dinilai Sudah Pro Rakyat

WATES — Kepala Bappeda Kulonprogo Budiwibowo SH MM membantah bahwa APBD Kulonprogo belum pro rakyat. Menurutnya, sejak penyusunan rencana pembangunan, rakyat sudah dilibatkan secara langsung. Hal tersebut diungkapkannya Kamis kemarin di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo dalam acara audiensi dengan Jaringan Masyarakat Kulonprogo (JMKP). Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu, JMKP mempertanyakan transparansi penggunaan pajak di Kulonprogo. Menurut basil pengamatan mereka, di masyarakat masih banyak yang belum paham, untuk apa saja dana dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut. Budiwibowo menjelaskan, perencanaan pembangunan Sudah dimulai dari tingkat desa. Di tingkat desa disebut sebagai Musbangdes. Berbagai komponen tokoh masyarakat desa berembug mengusulkan berbagai hal yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya.

Setelah itu dilanjutkan dan dipadukan dalam rapat sejenis di tingkat kecamatan yang menghadirkan perwakilan desadesa. Perwakilan desa membawa hasil rapat di tingkat desa ke rapat rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Setelah itu dimusyawarahkan di tingkat kabupaten yang disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kabupaten.

“Kebijakan Bupati Kulonprogo selama ini selalu berpihak kepada rakyat. Selama delapan tahun terakhir nyaris Pemkab tidak membangun fasilitas Kantor Pemkab. Semua dana difokuskan untuk membiayai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Budi mengambil contoh penyediaan dana untuk pendidikan yang cukup besar. Bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. “Bahkan hi ngga sekarang bantuan Semen untuk pembangunan lingkungan masih terus diberikan,”ujarnya.

Di bidang ekonomi, masyarakat kecil bahkan Pemkab Kulonprogo menyerahkan. dana untuk dipakai pengusaha gurem melalui LKM. Setiap desa diberikan dana Rp 500 juta, agar masyarakat kecil dapat bantuan modal kecil untuk usaha.

“Jadi tidak benar APBD Kulonprogo dinilai kurang berpihak kepada rakyat,” ujar Budiwibowo. (wid)

 

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^

Related Articles

Add Comment