KULONPROGO (KRjogja.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dinilai kurang optimal dalam menampung sekaligus mengusulkan berbagai rencana pembangunan di desa maupun di pedukuhan-pedukuhan . Hal tersebut terbukti banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat tapi tidak terealisasi atau hanya beberapa usulan yang dipenuhi pemerintah kabupaten.
Kenyataan tersebut mengundang keprihatinan pengurus Jaringan Masyarakat Kulon Progo (JMKP) sehingga meminta kepada DPRD setempat agar diikutkan atau dilibatkan dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) yang biasa dilakukan oleh kalangan wakil rakyat.
“Karena dalam Musrenbang usulan dari masyarakat jarang terealisasi, maka kami minta dilibatkan dalam Jaring Asmara. Dengan harapan usulan yang disampaikan langsung kepada anggota legislatif bisa terealisasi,” kata Koordinator JMKP Rosmiyati ketika audiensi dengan anggota lintas Komisi dan Fraksi DPRD Kulonprogo, Rabu (27/1).
Audiensi yang diikuti puluhan anggota JMKP dan berbagai elemen masyarakat kemarin dipimpin Ketua DPRD setempat Yuliardi dan dihadiri unsur pimpinan Komisi dan Fraksi. Selain minta dilibatkan dalam Jaring Asmara, JMKP dalam kesempatan tersebut juga menanyakan sejumlah hal terutama kaitannya dengan agenda DPRD masa 5 tahun kedepan dan program apa saja yang menjadi prioritas Dewan untuk segera diselesaikan.
Dalam hal reses atau istirahat, JMKP minta agar anggota Dewan tidak menghambur-hamburkan uang. “Lebih baik anggaran reses itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” pinta Rosmiyatun.
Menanggapi itu, Yuliardi menegaskan bahwa pada saat Dewan reses diawal tahun kemarin, pihaknya tidak menerima atau menikmati anggaran reses. “Jadi kalau reses, anggota Dewan itu tidak dikasih uang,” tegasnya. (Rul)
Sumber: Kedaulatan Rakyat, Rabu, 27 Januari 2010 21:24:00