Advokasi Hak Ekosob

Kontroversi Izin Penambangan Pasir Besi
Advokasi Hak Ekosob 17 0
17 0

Kontroversi Izin Penambangan Pasir Besi

Kontroversi Izin Penambangan Pasir Besi; Bukti Absennya Transparansi Pusat-Daerah YOGYA (KR) – Desentralisasi di Indonesia hingga hari ini masih jauh dari debat ‘strategis’ tentang pengembangan wilayah, peningkatan daya saing ekonomi…

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
Tagged: , , , , , ,
Dana Tak Tersangka 50 Miliar
Advokasi Hak Ekosob 29 0
29 0

Dana Tak Tersangka 50 Miliar

Bernas Yogya, 10 Juli 2006

Besarnya dana tak tersangka dari perubahan APBD Bantul sangat fantastis. Anggaran yang semula hanya Rp. 4 miliar mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp. 46 miliar, dan sekarang Rp. 50,9 milia. Dana diambil dari PAD dan pengurangan anggaran dinas dan instansi., ?papar Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) yang menulis laporan hasil Disaster Budget Tracking Survey yang disampaikan dalam Launching Buku dan Seminar Akuntabilitas Dana Bencana di LPP Convention Hall, Kamis, 6 Juli 2006.

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
Tagged: , , , ,
Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran
Advokasi Hak Ekosob 14 0
14 0

Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran

Kompas, 18 Mei 2006

Wacana penyusunan peraturand aerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah harus disikapi para calon bupati yang akan maju alam Pilkada Kulon progo sebagai isu strategis. Jika diperlukan, para bakal calon bpati tersebut bisa dipaksa untuk menandatangi kontrak politik sebagai komitment.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertema ?Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah? yang diselenggarakan IDEA dan Jaringan Masyarakat Pesisir Kulon Progo di Rumah Makan padang Saiyo Sapta Pesona, rabu, 17 Mei 2006.

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
Tagged: , , ,
Bahas Surplus Anggaran Pemprov DIY, Rapat Informal Dewan Dipertanyakan
Advokasi Hak Ekosob 8 0
8 0

Bahas Surplus Anggaran Pemprov DIY, Rapat Informal Dewan Dipertanyakan

Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 2006

Rapat informasi antar pimpinan fraksi di hotel berbintang kian dipertanyakan. Selain terkesan sembunyi-sembunyi, juga kurang relevan karena banyak ruangan di dewan yang bisa digunakan rapat.

Ketidakpuasan terhadap rapat informal tersebut disampaikan ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) DIY, Daru L Wistoro, Jum?at berkaitan dengan terancamnya dana surplus RAPBD 2006 untuk bancakan, yakni dengan menempatkan sebagian dana ke pos bantuan gubernur untuk dana pembinaan konstituen.

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
Tagged: , , ,
Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim
Advokasi Hak Ekosob 9 0
9 0

Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim

Kompas, 4 Februari 2006

Kelompok Diffable dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten yang tergabung dalam Jaringan Diffble Pemantau APBD menilai kebijakan anggaran yang saat ini disusun pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diffable. Alokasi APBD untuk kepentingan diffable dinilai sangat minim. Nurul Nur Sa’adah, juru bicara dari Jaringan mengatkan pihaknya menemukan banyak ketimpangan pengalokasian dana RAPBD.

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
Tagged: , , , , ,