"Kemiskinan, Ketimpangan, Kemacetan Serta Tak Jelasnya Orientasi Program Keistimewaan Menjadi Persoalan Besar DIY Saat Ini. Gubernur dan Seluruh Perangkat Pemerintah DIY Harus Mampu Mengurai dan Menyelesaikannya" Yogyakarta, IDEA - Setelah tahapan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang)  di seluruh kelurahan, kecamatan ...

Yogyakarta, IDEA - Panitia Peringatan sewindu haul Gusdur mengadakan diskusi bersama tentang jejak perjuangan Gusdur, (09/01), Dilaksanakan di Asrama Syantikara, diskusi tersebut menjadi momen untuk merefleksikan perjuangan-perjuangan, teladan hingga kebijakan Gusdur, khususnya terkait peran Gusdur kaitannya dalam perlindungan perempuan. Setidaknya ada ...

Informasi tentang lamanya waktu kepengurusan dan mahalnya biaya administrasi kependudukan, ataupun berbe-litnya mekanisme birokrasi dalam kepengurusan surat keterangan miskin tentunya pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat. Persoalan klise seperti itu masih jamak terjadi di sekitar kita, hal ini disebabkan karena ...

Apa Itu Pelayanan Publik? Hampir setiap hari kita mengakses pelayanan baik berupa barang maupun jasa dari pemerintah maupun pihak ketiga (rekanan pemerintah) untuk pelayanan memenuhi kebutuhan kita. Pelayanan publik yang diakses pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masing-masing. ...

Satu permasalahan penting dalam desain kebijakan untuk pengurangan kemiskinan di Gunungkidul adalah integrasi dan koordinasi beragam program kemiskinan yang ada. Untuk mengoptimalkan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan yang ada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berinisiatif membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), ...

Oleh : Wasingatu Zakiyah Mengucurnya program kemiskinan tidak menjamin penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul memburuk. Sejak tahun 2005 angka kemiskinan menunjuk pada angka 25.86, tahun 2008 justru berada pada angka 25, 96 (BPS Kabupaten Gunungkidul). Meski program pengurangan kemiskinan ...

Sangat jarang pemerintah daerah di Indonesia yang tidak mengaku kekurangan dana. Rezim pajak daerah yang sentralistik sehingga tidak cukup lentur untuk menyesuaikan daya dukung eknomi daerah membuat pemerintah daerah gagal membangun sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Bahkan karena keterbatasan ...

Penyusun: Rinto Andriono, Direktur Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Terestimasikan bahwa 83% wilayah Indonesia adalah daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Indonesia terletak pada persimpangan empat lempeng tektonik sehingga beresiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Sejumlah 383 ...

Oleh: Wasingatu Zakiyah Terbatasnya cakupan aturan mengenai keuangan daerah menumbuhkan pesimisme terhadap korupsi dalam ranah anggaran daerah. Soalnya, sekalipun ranah keuangan daerah memiliki cakupan yang luas, aturan tentang itu ternyata memberikan perhatian yang sangat besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, pada ...