Kebijakan Desentralisasi Fiskal Semu

Category: Advokasi Hak Ekosob, Artikel 89 0

YOGYAKARTA – Kebijakan desentralisasi fiskal masih semu dan hanya sebatas jargon politik kosong untuk menarik simpati daerah. Sistem anggaran saat ini belum mendukung tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik bagi kesejahteraan rakyat. Belanja APBN meningkat 121 persen dari tahun 2005, tetapi porsi belanja daerah cenderung stagnan. “Belanja negara meningkat menjadi Rp 1.126 triliun pada APBN Perubahan 2010, tetapi proporsi belanja transfer ke daerah stagnan di kisaran 30 persen dari total belanja negara. Peningkatan belanja negara tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat karena praktik desentralisasi fiskal semu,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan.

Pada Jumat (16/7/2010), FITRA menggelar Musyawarah Nasional di Yogyakarta yang antara lain meminta Pemerintah memberikan kewenangan fiskal yang lebih luas dan alokasi yang lebih besar kepada daerah. Hal ini bisa tercapai melalui perumusan sistem perimbangan keuangan yang berkeadilan melalui perubahan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. “Pada praktiknya, desentralisasi fiskal ke daerah tidak sepenuhnya menjadi wewenang daerah. Peruntukan alokasi anggaran telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menjadi kebijakan pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan alokasi anggaran atau sekedar menjadi tukang catat anggaran yang masuk ke APBD,” tambah Yuna. Keterbatasan ruang gerak fiskal di daerah juga terlihat dari kenaikan belanja pegawai sedangkan belanja modal terus turun.

Dari hasil studi FITRA, rata-rata daerah menghabiskan 80 persen Dana Alokasi Umum untuk membayar gaji pegawai. Pemerintah diminta menetapkan desentralisasi fiskal sebagai prioritas reformasi sektor keuangan. “Desentralisasi fiskal semu di daerah semakin parah karena pengucuran anggaran di daerah seringkali lebih ditentukan oleh kekuatan lobi politik dibanding kebutuhan prioritas daerah. Transparansi anggaran serta proses penganggarannya juga harus demokratis,” kata Direktur LSM IDEA Wasingatu Zakiyah . Jika porsi anggaran ke daerah masih kecil, lanjut Zakiyah, kenaikan APBN tidak akan mampu membantu peningkatan kesejahteraan. Ind eks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, terus terpuruk dari peringkat ke-107 menjadi peringkat ke-111 pada 2009. IPM ini lebih buruk dari peringkat Palestina (110) dan Sri Lanka (102) yang sedang dilanda konflik.

Sumber: Sriwijaya Post – Jumat, 16 Juli 2010 19:17 WIB 

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^

Related Articles

Add Comment