Keuangan DPRD: Aturan Baru, Nafas lama

Category: Berita Komunitas, Uncategories 31 0

Seperti

kita tahu, anggaran daerah juga berurusan dengan pengelolaan

sumber-sumber keuangan daerah, belanja-belanja, prioritas-prioritas dan

alat-alat ukurnya. Dengan hanya memfokuskan perhatian pada anggaran

DPRD, aturan tentang keuangan daerah mengabaikan banyak dimensi penting

dalam penganggaran di Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah besaran

alokasi belanja untuk memenuhi hak dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga

negara; kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, akses terhadap air

bersih dan sebagainya.

Konstitusi kita memang sudah menetapkan

agar 20 persen dari total belanja APBN, yang semestinya berlaku juga

untuk anggaran daerah, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Untuk

kenyataan bahwa amanat konstitusi itu belum terlaksana, kita bisa

menemukan banyak sekali penjelasan. Namun, setidaknya hal itu bisa

dianggap batu pijakan menuju kebijakan anggaran yang lebih baik.

Bagaimana dengan alokasi untuk hak dan kebutuhan dasar yang lain?

Sejauh ini belum ada aturan yang jelas tentang itu sehingga belanja

untuk pemenuhan hak-hak dasar itu sangat terbatas. Ironinya, belanja

untuk aparat pemerintah ternyata jauh lebih besar daripada belanja

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara.

Dalam

konteks yang saya sebutkan di awal tulisan ini, membuat aturan tentang

keuangan DPRD tidak salah, terlebih jika kita perhitungkan

kecenderungan penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD. Berbagai kasus

memperlihatkan penyelewengan semacam itu berpangkal dari ketidakpatuhan

terhadap PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Uniknya, setelah PP 110 dicabut oleh Mahkamah Agung pada

tahun 2002, aturan penggantinya tidak segera diundangkan sehingga acuan

untuk masalah keuangan DPRD mengacu pada Surat Edaran Mendagri tentang

pesangon anggota DPRD atau tetap merujuk pada PP 110 itu.

Pengganti PP 110

Dua

tahun setelah PP 110 dicabut, diundangkan PP 24 pada tanggal 28 Agustus

2004. Artinya, tiga bulan setelah diundangkan, PP 24 harus diberlakukan

di DPRD di seluruh provinsi, kabupaten/kota. Sama halnya dengan PP 110,

dasar pembuatan PP 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah UU No 22 tahun

1999. Namun, perlu dicatat bahwa pada saat PP 24 diundangkan, UU

22/1999 telah diganti oleh UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akibatnya, beberapa hal mendasar dalam PP 24 tidak sesuai lagi dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan pertimbangan

itu, catatan ini dibuat untuk menelaah bagian-bagian penting dalam PP

24 yang perlu diubah atau diamandamen.

Sekilas PP 24 terlihat

lebih jelas dari pada PP 110. Banyak hal yang diatur dalam PP 24 itu.

Namun apabila kita lihat lebih jauh, PP 24 sepertinya mengabsahkan

pola-pola korupsi yang terjadi 2-3 tahun terakhir. Salah satu contoh

yang bisa kita bisa lihat adalah dengan tidak diaturnya dana purna

tugas dalam PP 110. Tapi hal ini diatur dengan jelas dalam PP 24 tahun

2004.

Bagaimanapun juga kelahiran PP 24 tahun 2004 sangat

ditunggu-tunggu oleh anggota DPRD. Bagaimana tidak? Anggota DPRD yang

baru tentu saja tidak mau berurusan dengan persoalan hukum karena

dianggap tidak melaksanakan aturan yang ada. Masyarakat pun ingin

melihat seberapa jauh keseriusan pembuat perundang-undangn dalam

mengatur keuangan Negara (APBD).

Dengan PP itu masyarakat dapat

menilai apakah ada keinginan Pemerintah untuk membangun komitmen dalam

mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi masyarakat. Dengan

cerminan anggaran yang diberikan pada anggota dewan sesuai dengan PP

itu, kita dapat melakukan hitungan apakah alokasi untuk dewan itu layak

atau tidak.

Ada apa dengan PP 24 ?

Munculnya peraturan baru

ini ternyata tidak sesempurna yang kita harapkan. Masih terjadi

beberapa kejanggalan dan ‘lobang’ disana sini. Secara umum kejanggalan

aturan ini dapat dibedakan menjadi dua yitu persoalan substansial dan

prosedural.

Beberapa kejanggalan substansial yang ditemui dalam PP

tersebut antara lain, pertama, Indikator uang representasi yang

digunakan untuk menentukan gaji anggota Dewan adalah pejabat eksekutif

yang setingkat kedudukannya (Bupati/Walikota/Gubernur). Padahal selama

ini gaji pokok pejabat eksekutif sangat beragam / tidak ada patokan

umum. Misalnya dalam APBD 2004 beberap Kabupaten dan Kota di Yogya Gaji

pokok Bupati Kulon Progo Rp 28.665.000/tahun, Gaji pokok Walikota Yogya

Rp 46.800.000/tahun, bahkan Gaji pokok Bupati Bantul tidak tercantum

dalam APBD. Penggunaan indikator tidak berdasarkan besaran belanja

publik dalam APBD akan berbahaya karena sesungguhnya nafas APBD adalah

sebesar-besarnya untuk ekmakmuran rakyat, bukan kesejahteraan pejabat.

Kedua,

Terkait dengan penghasilan anggota Dewan, PP 24 tahun 2004 itu lebih

detail mengatur penghasilan dewan disesuaikan dengan beban pekerjaannya

dari pada PP 110 tahun 2000.

Sayangnya, PP itu tidak dapat memilah

mana dewan yang aktif melaksanakan kinerjanya mana yang tidak.

Misalnya, supaya lebih obyektif, kinerja (juga) diukur dari masukan

atau catatan tertulis sebagai position paper setiap anggota dewan dalam

bersikap terhadap persoalan masyarakat yang dibahas. Position paper ini

juga dapat digunakan sebagai alat bagi konstituen untuk mengukur

kinerja anggota dewan pilihannya. Jadi anggota Dewan yang hanya

‘datang, duduk dan diam’ akan kelihatan dan mempunyai penilaian yang

buruk. Penilaian inilah yang akan berimbas pada remunerasi yang

diberikan.

Ketiga, Tunjangan kesejahteraan adalah komponen yang

cukup besar yang akan diterima oleh anggota Dewan. Tunjangan

kesejahteraan meliputi tunjangan rumah, tunjangan kesehatan, kendaraan

dinas, pakaian dinas, uang duka, dll. Tanpa ada batasan yang bisa

digunakan untuk tunjangan ini maka besar kemungkinan dana APBD akan

tersedot dalam pos ini.

Keempat, Uang paket anggota Dewan dalam PP

24 yaitu uang yang diterimakan sesuai dengan kehadiran anggota Dewan

pada saat mengikuti rapat ‘hanya’ 10 %. Prosentase ini lebih kecil dari

pada prosentase yang tertera dalam PP 110 yaitu maksimal 25 %.

Akibatnya, besar kemungkinan besar anggota Dewan mangkir dari rapat.

Kelima,

Tidak adanya pengaturan tentang cash flow untuk APBD dalam PP 24 akan

sangat riskan dalam pengelolaan keuangan dewan. Pengalaman kasus di

DPRD Propinsi DIY tahun 2004, dimana dana perjalanan dinas dan

penunjang operasional sebagian besar terpakai oleh anggota Dewan lama,

mengakibatkan anggota dewan baru tidak dapat menggunakan dana tersebut

karena telah habis atau tersisa sedikit.

Persoalan substansial

dalam PP 24 masih dilengkapi oleh persolan prosedural. Dalam pasal 29

ayat (2) PP 24 tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam

Negeri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah tentang

kedudukan keuangan Dewan. Hal ini jelas bertentangan dengan Tap MPR

Nomor III tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung

untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-Undang.

Berdasarkan alasan-alasan itulah PP ini perlu

ditinjau ulang. Apalagi PP ini akan segera digunakan oleh DPRD

propinsi, kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia untuk membuat

Komposisi keuangan Dewan masing-masing.

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^

Related Articles

Add Comment