Kemiskinan endemik di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang menunjukkan bahwa faktor struktural atau “perangkap kemiskinan” sangat mengakar di masyarakat. Teori kemiskinan struktural menggeser fokus pada fenomena pengasingan social (social exclusion) atau kondisi yang cenderung menghasilkan dan melanggengkan kemiskinan kronis.
Kebebasan politik dan jaminan transparansi sekarang secara luas diakui sebagai komponen integral dari strategi pengurangan kemiskinan yang efektif, dan reformasi pemerintahan telah menjadi strategi pengurangan kemiskinan yang tidak terpisahkan.
Program pengentasan kemiskinan dan anti-korupsi, harus mempromosikan perubahan sosial dan memasukkan strategi mempercepat langkah pemberantasan korupsi dan program sosial yang bertujuan menghilangkan hambatan struktural ke dalam agenda politik, dan untuk menghasilkan kemauan politik (political will); dengan kata lain, mengejar reformasi demokrasi dan memperkuat permintaan publik untuk akuntabilitas politik. Ini akan tercapai melalui penguatan kualitas representasi politik dan pengintegrasian partisipasi publik dalam proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs (SPEAK) adalah sebuah proyek empat tahun (Maret 2018 – Februari 2022) yang bertujuan untuk melembagakan partisipasi masyarakat yang konstruktif dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah untuk mengatasi kemiskinan struktural. Proyek ini didanai bersama oleh Uni Eropa dan Hivos Open-Up Contracting.
Hivos, Perkumpulan IDEA, dan mitra lokal berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan lokal untuk mengadvokasi anggaran yang responsif gender dan inklusif, dan untuk memfasilitasi audit sosial guna meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik dan layanan publik melalui pemantauan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat 2 OMS lokal dan 5 kelompok perempuan untuk mengembangkan jaringan lebih dari 240 perempuan, memberdayakan 550.000 laki-laki dan perempuan yang terpinggirkan secara ekonomi di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu upaya penguatan partisipasi kelompok perempuan dalam perencanaan penganggaran daerah adalah dengan melakukan monitoring berbasis komunitas. Untuk itu, Perkumpulan IDEA akan menyusun dua modul pelatihan yang terdiri dari 1) Modul Audit Sosial dan 2) Modul Mekanisme Penanganan Aduan Warga. Kedua modul tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan kelompok perempuan dalam melakukan monitoring program pemerintah di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka menyusun kedua modul di atas, Perkumpulan IDEA Yogyakarta akan membuka pengadaan jasa konsultan. Konsultan yang menyusun modul juga bertugas mengimplementasikan modul yang telah disusun. Adapun implementasi modul yang dimaksud adalah menjadi fasilitator Training of Trainer (ToT) Modul Audit Sosial, sehingga community leader yang terlibat dalam ToT melaksanakan audit sosial secara mandiri bersama komunitas masing-masing.
Selengkapnya download dokumen di bawah ini. Jika tertarik dan memenuhi kualifikasi, silahkan kirim berkas permohonan anda ke idea@perkumpulanidea.or.id paling lambat tanggal 19 september 2020.