Para Perempuan itu Menerobos Masuk Musrenbangkab

Category: Berita Komunitas 7 0

Peristiwa yang jarang terjadi ini merupakan

sebuah potret dari masih buramnya sensitifitas terhadap gender.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum terlihat secara nyata

diakui dan dilaksanakan. Padahal PBB telah mencetuskan delapan agenda

pembangunan Milenium atau sering dikenal dengan MDG’s. Salah satu butir

dalam MDG’s adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Termasuk dalam usaha itu adalah melibatkan perempuan dalam

proses-proses mengambil keputusan untuk kepentingan publik.

Salah

satu contoh dari masih kurangnya perhatian atas hal di atas misalnya

Pemdes Wonolelo belum serius melibatkan kelompok perempuan dalam

kegiatan Musrenbangdes. Padahal kegiatan ini menjadi salah satu kunci

pokok terlaksanakannya pembangunan desa. Perempuan yang dilibatkan

hanya orang-orang elit tertentu dan dengan jumlah – menurut pengakuan

FKKP -  yang kurang dari 10%  dari jumlah laki-laki. Sehingga impian

melibatkan 30% perempuan dalam pengambilan kebijakan publik masih

sangat jauh dari kenyataan.

Adalah Forum Komunikasi Kader

Posyandu Wonolelo (FKKP) yang merupakan sebuah wadah berkumpulnya kaum

perempuan di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret yang bergerak

mengoptimalkan fungsi dan peran Posyandu bagi masyarakat. Selain itu

FKKP juga bergerak untuk mengadvokasi hak-hak perempuan. Salah satu

fokus advokasinya adalah mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi ini beranggotakan

sementara 32 orang Kader Posyandu dari seluruh Dusun di Desa Wonolelo.

Kelompok

perempuan ini merasa prihatin dengan masih minimnya penghargaan atas

jasa dan kemampuan kaum perempuan. Posyandu yang mereka kelola

mempunyai fungsi penting di bidang kesehatan ibu dan anak dan upaya

pendidikan anak usia dini. Juga masalah kesehatan lansia di sekitarnya.

Mereka harus berkeliling setiap bulan memeriksa jentik-jentik nyamuk

dari rumah ke rumah. Ini sebuah peran yang sangat vital yang ironisnya

sering luput dari penghargaan.

Salah satu kegiatan FKKP adalah

Sinau Bareng Anggaran yang rutin dilakukan setiap bulan yang dimulai

bulan Juli 2007. Di awal Sinau Bareng Anggaran ini ibu-ibu FKKP

mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam Musrenbangdes. Dan bahkan apa

itu Musrenbangdes mereka juga kurang mengetahui. Wajar saja hal ini

terjadi, karena pemerintah tidak pernah mensosialisasikan Perda

Musrenbang. Apalagi di Kabupaten Bantul aturan ini dibuat terakhir kali

tahun 2003. Itupun tidak deail mengatur jalannya Musrenbang.

Bermula

dari kenyataan ini kemudian dalam rangkaian Sinau Bareng Anggaran

memfokuskan pada pembahasan strategi keterlibatan perempuan dalam

penyusunan anggaran publik. Targetan yang hendak dicapai adalah mampu

melibatkan perempuan dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan

Musrenbangkab tahun 2008. Kebutuhan ini harus diwujudkan untuk menjawab

keprihatinan di atas.

Waktu yang relatif singkat, yaitu antara

Juli 2007 sampai Desember 2008 dipergunakan untuk memperbanyak

pengetahuan tentang seluk-beluk anggaran di APBD dan memperdalam

pengetahuan tentang Musrenbang. Untuk memperdalam pengetahuan tentang

APBD dilakukan Pelatihan Advokasi Anggaran yang bertujuan memberikan

pengetahuan tentang APBD. Mencakup cara penyusunan dan penggunaannya.

Sedangkan untuk memperdalam tentang strategi masuk Musrenbang dilakukan

dengan diskusi dalam Sinau Bareng Anggaran setiap bulan.

Dari

Pelatihan Advokasi Anggaran inilah ibu-ibu FKKP mulai mengerti apa itu

Musrenbang. Ketertarikan inilah yang kemudian menjadi satu kebutuhan

paling penting untuk diwujudkan. Akan tetapi dalam pertemuan rutin

Sinau Bareng Anggaran mereka masih tetap pesimis. Misalnya Bu Musirah

mengatakan, “Lha wong pertemuan Musrenbangdes itu selalu dilakukan

malam hari jé Mas, lha kita kan banyak hambatan kalau malam hari. Harus

ngelonin anak. Selain itu pertemuannya dimulai terlalu malam. Ya kalo

bapak-bapak sih gak ada masalah kayak kita-kita ini”. Saat ditanya

penyebab pertemuan selalu malam hari, jawabannya adalah bahwa yang

menentukan pertemuan itu adalah LPMD dan Pak Lurah yang semuanya juga

laki-laki.

Para perempuan FKKP ini terlihat kesal dan semakin

merasa terpinggirkan. Apalagi saat ditanya seberapa capek ngurus

Posyandu. Jawabannya serentak “sangat capek jé.” Tapi mengapa masih

bertahan? Jawabannya karena mereka sadar betapa pentingnya Posyandu

bagi kehidupan masyarakat. Sehingga mereka sepakat untuk terus berjuang

agar posyandu semakin mendapatkan perhatian. Begitu juga kaum perempuan

yang mendominasi Posyandu agar semakin diperhatikan kesejahteraannya.

Termasuk hak-hak yang dupunyai harus mereka perjuangkan. Apalagi

menyangkut pembangunan yang tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga

p[embangunan non fisik yang mereka perjuangkan.

Kaum perempuan

ini memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sklill

manusia, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan serta ekonomi.

Tiga isu strategis tersebut terumus dalam pemetaan masalah yang mereka

lakukan sendiri dalam sinau rutin tersebut. Ketiga isu setrategis itu

harus menjadi fokus bidang yang diperjuangkan dalam perencanaan

pembangunan. Masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mewujudkan ketiga

hal tersebut tidak harus mereka saja yang menyelesaikan. Pihak terkait

dengan masalah-masalah tersebut yang terpetakan paling dekat dan juga

punya tanggung jawab paling besar adalah Pemerintah.

Masalah

ekonomi misalnya, mereka menyebutkan kurangnya lapangan pekerjaan dan

ketrampilan dari kaum perempuan. Dari masalah ini mereka membuat

program pelatihan ketrampilan memasak dan pengadaan peralatannya. Dalam

bidang kesehatan misalnya ada masalah pelayanan kesehatan yang perlu

ditingkatkan. Mereka juga mendata jumlah rumah yang belum memiliki

jamban untuk diadakan program jambanisasi. Dalam bidang pendidikan

perlu mengoptimalkan Pendidikan Anak Usia Dini agar anak-anak

mendapatkan pendidikan sejak dini dan semakin cerdas.

Permasalahan

yang komplek dan semuanya mendesak perlu segera dilakukan menjadi salah

satu masalah tersendiri. Program kerja yang sebegitu besar tidak

mungkin dapat dilakukan sendirian. Karena pada dasarnya masalah yang

dihadapi adalah masalah bersama, bukan masalah FKKP saja. Setelah

selesai membuat program, mereka bertanya , “Apa yang harus dilakukan

dengan program-program ini agar dapat terealisasi, bukan hanya dokumen

angan-angan belaka?” Inilah PR yang berat yang perlu dicari jalan

keluarnya bersama-sama.

Diskusi selanjutnya mengingatkan akan

adanya sebuah kegiatan besar yang juga bisa dikatakan pesta rakyat

untuk merencanakan pembangunan. Dikatakan pesta rakyat karena dalam

Musrenbang akan ditentukan apa yang harus dibangun dan dengan biaya

berapa pembanguan itu akan dilaksanakan. Dan yang pasti dana

pembangunan itu adalah milik rakyat dari hasil pengumpulan pajak dan

retribusi. Dari sinilah menurut diskusi FKKP Musrenbang merupakan

peluan paling besar untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi

mengusulkan pembangunan berdasar kerangka program kerja mereka.

Musrenbang

dipandang menjadi satu peluang besar untuk mewujudkan kebutuhan

pembangunan menurut FKKP. Aspirasi mereka harus tersalur lewat momen

ini. Dalam Sinau Bareng Anggaran rutin tersebut disepakati untuk

mengikutsertakan wakil perempuan dari FKKP untuk mengikuti

Musrenbangdes di Desa Wonolelo. Bagaimana caranya agar keinginan ini

bisa terwujud? Dalam diskusi tersebut Mbak Ulil – dia adalah

koordinator FKKP yang dipilih atas musyawarah mufakat – menanyakan

dasar hukum Musrenbang dan keterlibatan perempuan di dalamnya. Dalam

pertemuan berikutnya dibawakan Permendagri No. 25 tahun 2006 yang

menyebutkan keterlibatan masyarakat dan kelompok masyarakat untuk ikut

serta dalam Musrenbang mulai dari Desa hingga Kabupaten. Kemudian tahun

2008 keluar SEB No. 59 tahun 2008 untuk mengatur pelaksanaan

Musrenbang. Tapi lagi-lagi sayang, Pemda Bantul tidak menelorkan Perda

apapun tentang Musrenbang. Hanya Perda Partisipatif yang ia punya.

Dari

dasar yang kuat inilah kaum perempuan Wonolelo ini terus maju.

Keinginan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dan membuktikan kesalahan

asumsi bahwa perempuan itu hanya kanca wingking dalam budaya Jawa yang

patriarkhis menjadi semangat yang kuat menuju perubahan. Kemudian

disepakati keharusan dengan cara apapun untuk ikut serta dalam

Musrenbangdes.

Langkah pertama yang diambil adalah memastikan

kekuatan untuk menekan pelaksana Musrenbangdes untuk melibatkan kaum

perempuan minimal 30% sebagaimana yang diundangkan Pemerintah.

Pelaksana Musrenbangdes harus melaksanakan kegiatan ini pada siang

hari. Sebagai konsekwensi agar perempuan dapat optimal ikut hadir dan

berpartisipasi. Kemudian dicari informasi kapan waktu pelaksanaan

Musrenbangdes yang diketahui akan dilaksanakan tanggal 28 Januari 2008.

Setelah terkumpul informasi ini kemudian menghitung peluang dan

hambatan.

Peluang yang dapat diambil ialah melobi pelaksana

teknis Musrenbangdes yaitu LPMD yang diketuai oleh Pak Muhyidin. Dia

adalah sosok birokrasi yang memahami gender dan partisipasi masyarakat.

Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai PNS ini juga aktif dalam

pemberdayaan masyarakat. Dan kebetulan ia adalah kakak dari Mbak Ulil.

Peluang ini digunakan FKKP untuk melobi beliau untuk melaksanakan

Musrenbangdes  siang hari. Dan berhasil memuaskan. Usulan itu dipenuhi

dan dalam sejarah Desa Wonolelo momen ini adalah yang pertama kali

dilakukan.

Selain itu, untuk menekan kebijakan di atas juga

dilaksanakan momen besar di desa, yaitu FKKP mengadakan dialog publik

pada tanggal 25 Januari 2008, tiga sebelum Musrenbangdes. Dialog Publik

ini dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan Eksekutif (SKPD) dan

Legislatif (DPR) untuk menyampaikan pendapat dan usulan, khususnya

dalam pembangunan. Dialog Publik dilakukan di Gedung Serbaguna Desa

Wonolelo yang berada di Dusun Ploso. Gedung ini bekas bangunan SD yang

ambruk terkena gempa bumi 27 Maret 2006 lalu. Selain gedung serbaguna

yang dibangun dari dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini, juga

dibangun kantor Balai Desa yang baru, menggantikan kantor lama di Dusun

Guyangan yang rusak parah akibat gempa pula. Dalam Dialog Publik ini

disetting menghadirkan sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat di Desa

Wonolelo dan desa-desa sekitarnya misalnya Desa Bawuran dan Segoroyoso.

Perwakilan

kelompok masyarakat yang hadir dari Desa Wonolelo diantaranya adalah

Forkom, Kelompok Pemuda dan Pemudi Gemilang, Kelompok Tani Mudho

Raharjo, KSM Ngudi Mulyo, Kelompok Perempuan Mandiri, Kelompok Tani

Wanita, LPMD, Kadus, Kades, BPD, KPK PUK, PPD. Dari Bawuran misalnya

ada Kelompok Tukang, PUK, Kelompok Tani. Dari Segoroyoso misalnya adal

PBP yang merupakan wadah perempuan dari tiga desa Wonolelo, Bawuran dan

Segoroyoso yang bergerak dalam simpan pinjam. FKKP sengaja mengundang

kelompok-kelompok tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan dan nilai

tawar dihadapan Legislatif dan Eksekutif. Semakin banyak yang terlibat

semakin besar peluang mereka datang.

FKKP juga mengundang

kalangan Eksekutif dan Legislatif Pemda Bantul untuk hadir. Dari

kalangan eksekutif yang hadir diantaranya adalah dari dinas PU,

Peternakan, Bappeda, Pertanian, Puskesmas, Pak Camat, Diknas, Indagkop.

Sedangkan dari Legislatif hadir dari komisi A,B,C dan D. Diantaranya

adalah Pak Kyai Ikhsan salah satu anggota DPR dari Desa Wonolelo, Bu

Aswandiyah, Bu Suratun, Pak Amir dan lain-lain.

Kehadiran mereka

sesuai dengan yang diharapkan. Dialog yang dimulai setelah sholat

Jum’at tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB berjalan gayeng dengan penuh

kekeluargaan dan diakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Hal ini bisa terjadi

karena sejak awal telah diatur agar Dialog Publik tersebut menjadi

forum kekeluargaan, dan bukan forum yang ingin berdebat dan mencari

kesalahan. Karena di awal pembahasan untuk melakukan kegiatan ini ada

prasangka negatif dari internal FKKP dan eksternal FKKP bahwa dialog

publik biasanya hanya berupa forum saling mencurigai dan menyalahkan

pemerintah.

Pandangan awal yang negatif akan Dialog Publik ini

bukan tanpa alasan. Kader FKKP mempunyai pengalaman kurang baik tentang

dialog publik. Ada sebagian yang pernah melakukan hal ini tetapi dengan

hasil yang buruk. Mereka merasa terbentur dengan pemerintah dan

bukannya mendapatkan jalan keluar, tapi malah dimarahi oleh pemerintah.

Sehingga menurunkan mental mereka untuk menuntut haknya. Ini penting

dicatat untuk pembelajaran bahwa ada kemungkinan jalan lain yang lebih

damai dalam menuntut hak.

Dalam melaksanakan Dialog Publik

tersebut FKKP tidak bekerja sendiri. FKKP mengundang kelompok-kelompok

masyarakat yang ada di Desa Wonolelo dan Bawuran untuk bekerja bersama.

Pertemuan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2007 di rumah Bu Sutilah

di Dusun Guyangan dihadiri sembilan. Sebelum membahas kegiatan tersebut

diberikan wawasan tentang Musrenbang Perempuan. Akhirnya disepakati

ketua panitia Dialog Publik adalah Mbak Wahyu Widiastuti dari FKKP. 

Dalam proses dialog dimoderatori oleh Koordinator FKKP. Komposisi yang

demikian sangat membantu kelancaran dialog. Keterlibatan banyak pihak

ini menjadi penting dilakukan untuk semakin memperkuat nilai tawar.

Selain itu kepentingan yang manyak dan multi sektoral menjadi bahan

pertimbangan tersendiri.

Alasan melakukan dialog yang multi

stake holeder, bauk dari Pemda dan masyarakat agar secepatnya didapat

gambaran yang sinergis dari semua kalangan dan bidang kerja.

Masyarakat, Eksekutif dan Legislatif mampu bertemu dalam satu forum

dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan untuk ditindaklanjuti

dalam pembangunan. Ini yang penting. Akan berbeda hasilnya jika

dilakukan dengan parsial, misalnya dialog dengan Eksekutif dan

Legislatif dilakukan terpisah. Barangkali respon yang dihasilkan

berbeda.

Hasil dari Dialog Publik ini cukup menggembirakan untuk

mempengaruhi kebijakan Musrenbangdes. Dalam kesempatan ini Mbak

Warisah, seorang penjahit dari dusun Bojong dan juga salah satu anggota

FKKP, melontarkan keinginan untuk keterlibatan perempuan dalam

Musrenbangdes. Dia meminta kepada Bappeda untuk melibatkan perempuan

dalam Musrenbang. Dan Bappeda merespon bagus permintaan Mbak Warisah

tersebut dengan memberikan instruksi untuk memberikan porsi

keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes Wonolelo yang akan datang.

Usaha

ini membuahkan hasil dengan dilaksanakannya Musrenbangdes Wonolelo yang

pertama kali di siang hari yang mengundang kelompok perempuan secara

langsung. Musrenbangdes Wonolelo dilakukan hari Selasa tanggal 28

Januari 2008 di aula Balai Desa Wonolelo yang masih rusak parah.

Langit-langit aula tersebut masih dibiarkan runtuh berlubang tidak

karuan. Banyak terdapat penyangga darurat dari bambu di aula berukuran

8×20 meter tersebut.  Acara ini dihadiri seluruh Kadus dan perangkat

Pemerintah Desa dan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk FKKP dan

tokoh masyarakat lainnya. Acara ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan

diakhiri sekitar pukul 14.00 WIB. Menjelang akhir acara hadir utusan

dari Kecamatan untuk ikut dan memantau jalannya acara tersebut.

Forum

ini membahas usulan-usulan pembangunan dari setiap dusun dan kelompok

masyarakat. Dari sekitar 120-an usulan yang ada, ternyata usulan dari

kelompok perempuan FKKP menempati prioritas yang ke 108. Prioritas

utama masih didominasi usulan-usulan pembangunan fisik dari kaum

laki-laki. Saat rapat koordinasi pengurus FKKP tanggal 12 Pebruari 2008

hal ini menjadi bahasan utama. Dalam pertemuan itu Mbak Ulil bercerita

tentang proses Musrenbangdes kepada teman-temannya, dia berkata “ Wah,

ternyata usulane awake dhewe ming didokok ururutan nomer 108, njur piye

iki?” Dari sini kemudian tercetus kesepakatan untuk mengawal usulan

yang telah mereka buat hingga kecamatan. Kebetulan perwakilan perempuan

dalam Musrenbangcam salah satunya adalah Mbak Ulil.

Ketidakpercayaan

dengan hasil Musrenbangdes mendorong untuk lebih serius mengawal

usulan  yang telah mereka buat hingga diprioritaskan di Musrenbangcam.

Cara yang ditempuh hampir sama dengan yang ditempuh untuk ikut

Musrenbangdes. Dalam pertemuan tanggal 12 Pebruari 2008 tersebut

direncanakan untuk menggelas Dialog Publik dan semacam Workshop khusus

perempuan untuk memperkuat legitimasi perempuan. Acara disetting

dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangcam yang belum diketahui

jadwalnya. Acara tersebut dijadwalkan dilaksanakan tanggal 25 Pebruari

2008 dengan mengundang KPP DIY, BKK bantul dan IDEA. Acara tersebut

diberi tema “Perempuan Pleret Menggagas Musrenbang Perempuan”.

FKKP

sebagai penginisiasi pertemuan ini bermaksud mengundang seluruh Kader

Posyandu se-Kecamatan Pleret dan seluruh kelompok-kelompok perempuan

se-Kecamatan Pleret pula. Hasilnya sangat menggembirakan. 90% undangan

hadir dalam pertemuan itu. Termasuk Pak Camat. Dari pertemuan ini

dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk BKK dan kecamatan berupa

program-program pembangunan yang berperspektif perempuan.

Akan

tetapi sayang, ternyata Musrenbangcam dilakukan tanggal 19 Pebruari

2008 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Termasuk delegasi yang telah

disepakati dalam Musrenbangdes untuk mengikuti Musrenbangcam, termasuk

Mbak Ulil, tidak mendapat undangan dari pelaksana Musrenbangcam.

Aneh…?!!!

Usaha ini dua kali terkecewakan, hingga para

perempuan ini agak menurun semangatnya. Mereka berkata “Apalagi yang

harus kita lakukan?” Kesempatan terakhir adalah mendatangi BKK untuk

sesegera mungkin memberikan rekomendasi tertulis hasil Pertemuan

Perempuan Pleret kemarin agar masuk dalam usulan BKK dalam Forum SKPD

menjelang Musrenbangkab. Pada tanggal 15 Maret 2008 Mbak Ulil

mendatangi kantor BKK untuk menyerahkan rekomendasi tersebut. Tapi ia

tidak ketemu Bu Tutik. Dia adalah Kepala BKK yang kemarin juga hadir

dalam pertemuan tersebut. Tapi berhasil dihubungi lewat telepon, karena

ia masih di Jakarta, dan menyambut baik usaha FKKP tersebut. Bu Tutik

mempersilahkan menaruh rekomendasi itu kepada asistennya yang akan

ditindaklanjuti saat ia pulang nanti. Inilah sedikit harapan terakhir

bagi para perempuan perkasa ini.

Selain itu isu pentingnya

keikutsertaan dalam Musrenbang ini juga dikampanyekan dipertemuan

jaringan dari lima komunitas JFF yang dilakukan di Kadisoro tanggal 24

Pebruari 2008 yang ternyata disambut baik. Sehingga dalam salah satu

rekomendasi dari pertemuan jaringan itu adalah keikutsertaan dalam

Musrenbang. Rekomendasi darei jaringan ini yang ternyata menjadi

kekuatan baru yang akhirnya IDEA berhasol mengakses informasi

pelaksanaan Musrenbangkab 2008 Bantul. Kang Narjo berhasil mendapatkan

jadwal dan undangan untuk ikut Musrenbangkab tersebut. Dalam undangan

tertera tanggal 18-19 Maret 2008.

Undangan Musrenbangkab ini

dihadiri oleh perwakilan dari FKKP Ploso, Ngudi Waras Klisat, Pepadhang

Joho dan Sitoresmi Kadisoro. Di hari pertama Musrenbangkab, hanya Mbak

Ulil yang datang di acara pembukaan. Di acara pembukaan ini dia ketemu

dengan Pak Camatnya yang murah senyum itu, yang sekaligus yang membuat

Mbak Ulil “gemes” dan “marah” soal Musrenbangcam Pleret kemarin.

Dalam

pertemuan itu ada sesuatu keanehan yang terjadi. Raut muka Pak Camat

terlihat sedikit memerah dan tersipu malu saat bertemu Mbak Ulil di

Parasamya. Perempuan mungil asal Dusun Ploso Desa Wonolelo ini terlebih

dahulu menyapa Pak Camat yang bernama lengkap Fatoni ini dengan bahasa

santai, “Pak, sugeng kepanggihan malih. Pripun kabaripun?” Terlihat

keterkejutan Pak Camat berkumis dan berwajah manis ini sembari berkata,

“Kabar bagus. Sampeyan ikut musrenbangkab juga ternyata. Ya baguslah

kalau begitu”. Peristiwa ini terjadi diruang Graha Parasamya Kabupaten

Bantul lantai tiga saat akan dimulainya Musrenbangkab Bantul 2008 yang

dilaksanakan tanggal 18-19 Maret 2008.

Dalam Musrenbangkab

tersebut dibahas berbagai usulan dari masing-masing SKPD dan Kecamatan.

Setiap peserta mendapatkan draft usulan pembangunan yangberisi jenis

kegiatan, lokasi, volume dan juga pembiayaannya. Mbak Ulil langsung

membolak-balik draft tersebut untuk mencari apakah usulannya sudah

masuk atau belum. Dia terlihat tersenyum lega. Dapat dikatakan 90%

usulannya telah tercantum di draft tersebut. Khususnya yang dilewatkan

BKK, menurutnya 100% telah tertulis. Sebagai contoh pelatihan pembuatan

makanan dan kue untuk tahun 2009 dialokasikan hanya di Wonolelo. “Wah,

syukur…!” katanya.

Terlihat dari raut mukanya dia menjadi

optimis kembali untuk kembali merancang sebuah usulan pembangunan

perspektif perempuan sebagaimana diidamkan kelompok perempuan yang ada

di Pleret. Ia ingin segera menceritakan hal ini ke Jaringan Perempuan

Pleret yang pernah dikumpulkannya beberapa waktu lalu. Termasuk agenda

dialog publik kekeluargaan akan dijadikan program tahunan komunitasnya.

Keberhasilan ini tidak lengkap jika tidak dirasakan oleh kelompok

perempuan lain di bantul.

Cita-cita yang ingin mereka capai

adalah seluruh perempuan Bantul dapat menyalurkan aspirasinya,

khususnya dalam musrenbang, para perempuan mampu melaksanakan

Musrenbang Perempuan sendiri. Sehingga Musrenbang Perempuan bukan hanya

sekedar angan belaka.

April 2008

Agus Setyawan

Pencarian:

informasi kelompok wanita tani di bantul,
Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^
&source=IDEA">

Related Articles

Add Comment