PR Besar DIY dalam Musrenbang RKPD 2019

Pembukaan Musrenbang RKPD DIY 2019 di Hotel East Park, Senin (06/03)
Pembukaan Musrenbang RKPD DIY 2019 di Hotel East Park, Senin (06/03)

“Kemiskinan, Ketimpangan, Kemacetan Serta Tak Jelasnya Orientasi Program Keistimewaan Menjadi Persoalan Besar DIY Saat Ini. Gubernur dan Seluruh Perangkat Pemerintah DIY Harus Mampu Mengurai dan Menyelesaikannya”

Yogyakarta, IDEA – Setelah tahapan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang)  di seluruh kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan, kini giliran Pemerintah DIY menyelenggarakan rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2019. Dibuka di hotel East Park Yogyakarta, Senin (06/03), Musrenbang ini rencananya akan dilaksanakan hingga bulan April 2018 mendatang. Pembukaan musrenbang RKPD 2019 ini dihadiri sekitar 300 orang dari berbagai unsur pemerintah dan kelompok masyarakat, diantaranya seperti perwakilan kementrian terkait, kepala daerah propinsi/kabupaten/kota di DIY, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota di DIY, Organisasi Perangkat Daerah DIY/kabupaten/kota. Perguruan tinggi dan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat juga dilibatkan dalam forum ini, IDEA termasuk didalamnya.

Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah DIY, Tavib Agus Rayanto, saat membuka forum mengatakan ada beberapa tahapan dalam proses musrenbang RKPD 2019. Tahapan tersebut diantaranya yaitu pembukaan musrenbang, forum musrenbang tematik (kemiskinan, ketimpangan, pembiayaan pembangunan New Yogyakarta International Airport), forum keistimewaan, forum perangkat daerah, forum trilateral desk, forum gabungan kabupaten/kota dan forum gabungan sektoral dan penutupan musrenbang.

Prof Mardiasmo, keynote speech dalam pembukaan forum ini mengatakan soal pentingnya pelakasanaan musrenbang. Menurutnya, sebagai gerbang perencanaan pembangunan, forum musrenbang harus bisa merumuskan program dan kegiatan terbaik. Hal tersebut agar dapat berdampak besar pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2017, DIY memiliki 209 program dan 2.456 kegiatan. Namun menurut Mardiasmo, belum mampu secara efektif mencapai target tujuan pembangunan secara optimal, salah satunya seperti persoalan kemiskinan. Mardiasmo menegaskan bahwa pemerintah DIY harus bisa fokus dan prioritas dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun 2019, terutama untuk mengatasi masalah-masalah terkini seperti kesenjangan antara kabupaten/kota dengan desa.

Sementara itu, perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri menyatakan, bahwa DIY adalah daerah pertama di Indonesia yang menyelenggarakan rangkaian musrenbang dengan beberapa pendekatan (tematik), sektoral serta berdasarkan isu-isu khusus seperti keistimewaan dan rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport.

Mendagri mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 lalu, Provinsi DIY  mendapat penghargaan terbaik pertama Anugerah Pangripta Nusantara 2017 untuk kategori provinsi dengan perencanaan terbaik dalam perencanaan pembangunan. Anugerah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang diberikan untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan. Mendagri berharap, proses musrenbang partisipatif dengan pendekatan tematik dan sektoral tersebut bisa terus diupayakan untuk memastikan hasil dan kualitas musrenbang.

Salah satu warga DIY yang hadir dalam forum tersebut memberikan pendapat terkait salah satu penyebab persoalan ketimpangan yang tak kunjung usai. Menurutnya, salah satu penyebabnya ialah karena kurangnya perhatian terhadap koperasi. Padahal, lanjutnya, koperasi merupakan sebuah sistem untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, dirinya menganggap koperasi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan. Jika koperasi difasilitasi dan dikelola dengan baik, maka kontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menurutnya,  akan semakin tinggi.

Untuk diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik, DIY  merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia. Rasio gini Yogyakarta per September 2016 mencapai 0,425. 

Selain persoalan ketimpangan, kemacetan juga menjadi masalah penting yang dibahas dalam Musrenbang ini. Seperti diketahui, menurut hasil survei Inrix, Yogyakarta menjadi kota keempat paling macet di Indonesia. Menurut Ombudsman DIY, kemacetan tersebut terjadi sebab belum moptimalnya penggunaan transportasi publik. Masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi yang berkontribusi besar terhadap munculnya kemacetan. Karenanya, menurut Ombudsman, pembenahan dan perbaikan layanan transportasi publik harus segera dilakukan, agar masyarakat mulai beralih mengunakan kendaraan umum daripada pribadi. Namun, Ombudsman tetap menganggap bahwa langkah-langkah preventif seperti membuat kebijakan tetap harus segera dirumuskan dengan baik, untuk mengatasi kemacetan

IDEA sendiri menilai bahwa forum pembukaan musrenbang menjadi forum penting untuk menyajikan data-data awal terkait aspek apa saja yang akan dibahas dalam forum musrenbang tematik maupun sektoral serta forum khusus seperti forum keistimewaan. Salah satu titik fokus Rancangan RKPD DIY 2019 adalah pengembangan kawasan selatan sebagai basis kewilayahan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Fokus tersebut harus benar-benar konsisten dan dilaksanakan secara efektif untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya dalam keterlibatan dalam forum musrenbang namun juga harus aktif (acrive citizen) dalam melakukan monitoring implementasi pembangunan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi public dalam monitoring pelakasanaan pembangunan. Tanpa ada monitoring dan pengawasan dari publik, maka implementasi pembangunan akan kembali tidak efektif dan membuat sia-sia sumber  daya yang tersedia. Jangan sampai, musrenbang hanya menjadi forum seremoni tahunan tanpa melihat capaian dan kerja-kerja tahun sebelumnya.

Kontributor: TNK ׀ Editor: AH