Awal tahun 2005, 5 kelompok masyarakat yang terdiri dari 1) KSM Ngudi Makmur (Kecamatan Paliyan), 2) KTW Sedyo Maju (Kecamatan Wonosari), 3) Kelompok Kader Posyandu Dwi Manunggal (Kecamatan Panggang), 4) Kelompok Perempuan Sumber Rejeki (Kecamatan Playen), 5) Kelompok Ibu Maju Makmur (kecamatan Semanu), melakukan sinau anggaran bersama IDEA (sebuah NGO yang bergerak di bidang advokasi anggaran untuk pemenuhan HAK EKOSOB). Dalam kegiatan itu, warga diajak memetakan masalah dan kebutuhan bersama, mengenali hak warga negara, kewajiban negara, penganggaran publik dan proses penganggaran. Dari situ, terpetakan masalah yang dihadapi oleh mereka diantaranya kesehatan, pendidikan, pertanian dan partisipasi warga dalam penganggaran.
Setelah proses sinau anggaran, 5 kelompok menyadari adanya kemiripan masalah dan kebutuhan. sehingga diperlukan kebersamaan agar lebih mudah dan kuat untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh semua kelompok. sedangkan masalah dan kebutuhan yang bisa diselesaikan oleh masing-masing kelompok, diupayakan penyelesaiannya oleh masing-masing kelompok.
Berangkat dari situ, 5 kelompok tersebut merasa perlu untuk mempunyai sebuah wadah sebagai tempat bertemu, bersilaturahmi, tukar kawruh, pengalaman, memetakan dan mencari solusi dari masalah yang mereka rasakan bersama serta meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Setelah melalui diskusi, mereka sepakat untuk menamakan wadah tukar kawruh tersebut dengan nama Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGk).
Setelah 4 tahun berdiri, JKPGK merasa belum merepresentasikan masyarakat Gunungkidul karena hanya terdiri dari 5 kelompok dari 5 kecamatan di Gunungkidul. Karenanya pada tahun 2008, JKPGK mulai mengundang kelompok lain untuk bergabung. Sejak saat itu, bergabunglah satu organisasi komunitas dari kecamatan Patuk yakni SPP (Serikat Petani Pembaharu).
Sejak mulai berdiri hingga sekarang JKPGk telah melakukan banyak kegiatan diantaranya berbagai pelatihan, hearing, dialog publik dan berpartisipasi dalam musrenbang. Hal ini membuat hubungan komunikasi JKPGK cukup baik, mereka sudah cukup dikenal dikalangan eksekutif maupun legialatif. Bahkan dalam workshop “Akses Untuk Keadilan: Inovasi Sosial Dalam Penganggaran Gender” yang diselenggarakan Ashoka Indonesia di Jakarta, Ibu Dewi Wahid (Kasubdin PP Sobermas) menyebut JKPGk sebagai kelompok yang aktif berpartisipasi dalam penganggaran perempuan.
(Sumber: http://www.jkperempuangunungkidul.blogspot.com/)