Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin

Category: Berita Komunitas 4 0

Dijelaskan, kebijakan pungutan yang partisipasi publiknya rendah akan berdampak pada munculnya persoalan-persoalan akuntabilitas (pertanggunggugatan). Adanya praktik target pungutan yang lebih rendah daripada potensi yang mungkin dipungut merupakan salah satu contohnya. “Praktik tersebut membuka peluang untuk persoalan akuntabilitas yang lain yakitu penggelapan hasil pungutan,” ungkapnya.

Ditambahkan, pemahaman pemerintah daerah bahwa layanan publik tidak perlu disediakan oleh negara apabila pihak lain bisa menyediakannya berdampak pada naiknya ongkos pelayanan publik yang harus ditanggung warga. “Selain itu berdampak pula pada perlakuan berbeda terkait dengan daya bayar warga terhadap layanan. Akhirnya berbagai jenis layanan publik yang terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya warga menjadi terabaikan,” tegasnya lagi. (M-2/Ben)

Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=186129&actmenu=36

Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^

Related Articles

Add Comment