IDEA menyelenggarakan seminar nasional ‘Diseminasi Open Data untuk Pembangunan Responsif Gender’, Rabu (25/09) di Novotel, Yogyakarta. Seminar yang melibatkan sejumlah warga, perangkat Desa, dan organisasi masyarakat sipi dari DIY, Jawa Tengah dan Lombok Barat, ini menghadirkan salah satu narasumber dari Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Setidaknya ada dua tujuan penting dilaksanakannya seminar ini, antara lain adalah menyebarluaskan ide tentang proses perencanaan pembangunan yang berperspektif gender dan menyebarluaskan praktek baik tata kelola data dan informasi gender.
Dalam seminar ini, IDEA sekaligus melaunching salah satu produk dari program Equal yang didukung Web Foundation, Equals – The Global Partnership for Gender Equality in the Digital Age dan German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, yaitu aplikasi open data gender. Aplikasi tersebut dapat di akses melalui situs www.opendatagender.perkumpulanidea.com.
Seperti diketahui, kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia, baik di level pusat, daerah, dan desa. Berbagai data menunjukkan bahwa masih terdapat jurang ketimpangan gender yang lebar. Indeks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Gender (SDG Gender Index) yang dirilis Equal Measures 2030 pada tahun 2019 ini, misalnya, memposisikan Indonesia dalam kategori poor (buruk) dengan skor 65,2, di bawah negara tetangga Asia Tenggara : Malaysia dan Vietnam.
Hal tersebut menandakan bahwa, di antara beberapa indikator yang digunakan, tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen dan di lembaga eksekutif nasional terbilang rendah. Demikian pula, angka pernikahan usia anak di bawah 18 tahun dan tingkat kerentanan kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan/suami masih terbilang tinggi. Kesenjangan gender, dalam aspek lain, dapat pula ditemui dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja.
Persoalan tersebut muncul karena perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan laki-laki untuk dapat mengikuti aktivitas di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, praktik adil dan setara gender di lingkungan masyarakat dan, dalam konteks pembangunan, proses yang mempertimbangkan kesetaraan gender akan mendatangkan manfaat yang dapat dinikmati secara adil dan setara pula, baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Pendekatan pembangunan dengan model Pengarusutamaan Gender (PUG), yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2000, merupakan satu strategi nasional yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan dan permasalahan antara laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.
Di dalam strategi PUG, salah satu syarat utama adalah ketersediaan data gender. Data dan informasi mengenai gender dibutuhkan sebagai bahan utama untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Data dikategorikan secara terpilah, antara laki-laki dan perempuan, dan di sisi lain menyasar secara khusus pada kelompok gender tertentu, terutama berkaitan dengan kondisi kerentanan akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini dilakukan untuk mengenali persoalan ketimpangan gender yang menjadi dasar bagi pembangunan berperspektif adil gender sehingga rancangan dan implementasi pembangunan efektif dan tepat sasaran.
Selain pengelolaan data terpilah dan menyasar pada kelompok gender yang mengalami kerentanan, data dan informasi mengenai gender perlu pula disediakan dalam bentuk database yang terhubung dengan sistem informasi yang selalu dapat diakses sewaktu-waktu. Data dan informasi mengenai gender juga selalu berubah. Dengan sifat data gender yang selalu berubah, diperlukan sebuah mekanisme berupa sistem informasi berbasis open data yang terkoneksi ke internet sehingga selalu dapat di-update dan mudah diakses oleh siapa pun.
Semua prasyarat di atas sangat mungkin diwujudkan di masa sekarang, terutama di desa, sejak disahkannya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengizinkan desa memiliki sebuah sistem informasi desa. Dengan sistem informasi tersebut, desa dapat menampilkan berbagai informasi yang tidak hanya dapat dibaca oleh masyarakat dan pemerintah, terutama desa, tetapi bisa pula dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa.
Sayangnya, sangat sedikit desa yang memiliki sistem informasi dengan menyertakan data terkait gender. Rata-rata desa masih menampilkan jenis data yang bersifat kependudukan umum. Demikian pula, masih sangat sedikit desa yang benar-benar memanfaatkan data yang dipublikasikan dalam sistem informasi tersebut sebagai basis atau acuan dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan, entah jangka menengah atau pendek.
Berdasarkan sejumlah latar belakang di atas, selama beberapa bulan terakhir, IDEA mengimplementasikan sebuah program bernama “Equals Digital Skills Fund : Pengetahuan Digital kepada Perempuan untuk Mengadvokasi Dana Desa” bekerja sama dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul (DIY) dan Lombok Barat (NTB) dan didukung oleh World Wide Web Foundation.
Program tersebut memiliki fokus pada pelatihan dan pengembangan kapasitas literasi digital pada kelompok perempuan dalam memanfaatkan data gender untuk memperluas keterlibatan mereka dalam pembangunan. Salah satu keluaran dari program ini adalah sistem informasi data gender yang memuat data-data gender di beberapa desa mitra program. Di samping itu, sistem informasi ini juga memuat data APBDesa, sebagai komitmen desa untuk mendorong Pengarusutamaan Gender, yang termaktub di dalam Anggaran Berperspektif/Responsif Gender.
Ide dasar sekaligus tujuan dari yang telah dilakukan bersama dalam program ini adalah agar pemerintah desa memiliki sebuah sistem informasi terbuka dan aksesibel – dapat diakses oleh siapa pun, tetapi terutama warga desa yang memuat data dan informasi tentang kondisi gender di wilayah tersebut. Data yang akurat, updated dan terbuka tersebut dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan warga desa dalam merancang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif gender.
Melalui kegiatan Seminar Nasional, IDEA berharap dapat :
- Menyebarluaskan praktek baik yang dilaksanakan dalam program Equals ini ke khalayak luas.
- Yang lebih penting dari itu, praktek baik ini dapat direplikasi oleh semakin banyak kelompok masyarakat dan pemerintah desa, secara khusus.
- IDEA juga mempersilahkan semua pihak, terutama pemerintah desa di seluruh Indonesia, untuk menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi open data gender di atas sehingga semakin banyak desa yang mampu mendorong pengarusutamaan gender melalui penyediaan data terbuka (open data)
- Dan dengan demikian, IDEA berharap, ide tentang pemanfaatan data terbuka gender – oleh warga dan pemerintah desa – sebagai basis dalam merumuskan kebijakan pembangunan menjadi terwujud di banyak desa di Indonesia.