Akuntabilitas

Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender
Advokasi Hak Ekosob 16 0
16 0

Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender

YOGYAKARTA, KOMPAS – Sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul dinilai masih belum berperspektif jender. Draf awal RPJMD 2010- 2015 yang sedang disusun tersebut diharapkan bisa diperbaiki sehingga lebih memerhatikan keterlibatan peran perempuan. Menurut Direktur Institute for Development and Economies Analysis (IDEA) Wasingatu Zakiyah, pengarusutamaan jender harus dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata. “Dokumen RPJMD saat ini masih netral jender,” kata Zakiyah.

Tagged: , , , ,
Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)
Berita Komunitas 27 0
27 0

Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki wilayah terluas dibandingkan kabupaten yang lain di DIY. Akan tetapi, Gunungkidul termasuk wilayah yang tandus. Stuktur tanah berbatu (karst) menyebabkan daerah ini mengalami kesulitan air, apalagi di musim kemarau. Sehingga Gunungkidul dikategorikan sebagai daerah kekeringan.

Kondisi geografis gunungkidul menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan potensi ekonomi. sehingga banyak warga usia produktif yang pergi merantau untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Kondisi ini, menyebabkan banyak pihak yang ingin membantu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Tahun 2004, IDEA melalui program “Pelembagaan Partisipasi Perempuan Dalam Kebijakan Penganggaran Daerah Gunungkidul” menemani 5 kelompok perempuan di 5 kecamatan. Kelompok itu adalah:

Tagged: , , , ,
Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri
Berita Komunitas 12 0
12 0

Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri

DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting),

sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran).

Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara

langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh

masyarakat luas.

Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik,

belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat

lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.

Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan

pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan

anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran

harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh

surplus dan boleh pula defisit.

Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan

pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan

mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya,

meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi

baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga

kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan;

serta belanja modal.

Tagged: , , ,