Partisipasi

Susun Anggaran, Masyarakat Miskin Tak Dilibatkan
Advokasi Hak Ekosob 25 0
25 0

Susun Anggaran, Masyarakat Miskin Tak Dilibatkan

YOGYA (KRjogja.com) – Penyusunan anggaran daerah sejauh ini belum menunjukkan proses yang partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat miskin sehingga alokasi belanja untuk pemenuhan hak-hak dasar warga tidak mengalami kenaikan secara progresif.

Demikian mengemuka dalam Obrolan Advokasi Anggaran (Obrolam Siang) dan bedah buku yang dilaksanakan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)  di Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta, Kamis (27/5). Kegiatan ini membedah dua buah buku yaitu komik berjudul Mengurai Pundi Rakyat,Wong Cilik Sinau Pendapatan Daerah dan Meredam Resiko Bencana yang diterbitkan IDEA.

Tagged: , , ,
Kontrak Politik Didapat, Koalisi Rakyat Sipil Semakin Kuat
Berita Komunitas 22 0
22 0

Kontrak Politik Didapat, Koalisi Rakyat Sipil Semakin Kuat

SANGGAR (Sarana Ngerti Anggaran) Gunungkidul pada hari Minggu 2 Mei 2010 bertempat di Gedung PDHI Wonosari Gunungkidul memeriahkan agenda KPU Gunungkidul dalam Dialog Publik Pasangan Calon Kepala Daerah dengan tema ‘Peran Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemeritahan, Pembangunan, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat’.

Meski hanya 3 pasangan kandidat yang hadir yakni Suharto-Arief Gunadi, Sumpeno Putro-Badingah dan Yanto-Ngadiyono, sesi paparan visi-misi langsung dapat memanaskam suasana. Pasangan yang mangkir dari dialog ini adalah pasangan Sutrisno-Slamet. Pendalaman yang dilakukan oleh Ari Sujito, sosiolog dari UGM dan Wasingatu Zakiyah dari IDEA pun mampu mempertajam proses dialog publik.

Tagged: , ,
Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender
Advokasi Hak Ekosob 71 0
71 0

Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender

YOGYAKARTA, KOMPAS – Sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul dinilai masih belum berperspektif jender. Draf awal RPJMD 2010- 2015 yang sedang disusun tersebut diharapkan bisa diperbaiki sehingga lebih memerhatikan keterlibatan peran perempuan. Menurut Direktur Institute for Development and Economies Analysis (IDEA) Wasingatu Zakiyah, pengarusutamaan jender harus dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata. “Dokumen RPJMD saat ini masih netral jender,” kata Zakiyah.

Tagged: , , , ,