Visi:

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

Misi:

  1. Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.
  2. Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi (kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas liannya) tanpa mengeksklusi aktor yang lain.
  3. Meningkatkan pengelolaan pengetahuan sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi yang lebih lua dengan inovasi dan pemanfaatan tehnologi.
  4. Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola organisasimasyarakat sipil yang baik.

Rencana Strategis:

Agenda Prioritas 1.  Mendorong kebijakan alokasi sumber daya publik yang inklusif, terpadu, adil gender, dan transparan, termasuk transparansi kontrak dan BO dan akuntabel di tingkat desa, kab/kota, provinsi serta nasional pada isu-isu:

  • Layanan penanganan kemiskinan
  • Penanganan Covid 19
  • Pengurangan resiko bencana
  • Kehutanan, lingkungan hidup dan perubahan iklim
  • Industri ekstraktif, energi

Indikator pencapaian Agenda Prioritas 1:

  • Tersedianya mekanisme dan akses bagi keterlibatan warga terhadap perencanaan penganggaran, termasuk pengelolaan aduan yang ramah (mudah diakses dan dilaksanakan)
  • Adanya kebijakan afirmatif pemerintah dan pelaksanaanya dalam meningkatkan akses warga rentan terhadap pengelolaan sumberdaya
  • Pelaksanaan kebijakan satu data dalam perencanaan anggaran dan distribusi bantuan untuk penanganan COVID-19
  • Adanya publikasi umum sebagai bukti transparansi kontrak dan BO di sektor SDA dan industri ekstraktif

Agenda Prioritas 2.  Mendorong peningkatan kesadaran publik dan khususnya warga terpinggirkan mengenai transparansi kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan akses informasi yang memadai

Indikator pencapaian Agenda Prioritas 2:

  • Ketersediaan dan aksesibilitas informasi kebijakan dan alokasi anggaran
  • Perubahan perilaku dan minat warga terdampak dan warga umum dalam mengakses informasi alokasi anggaran

Agenda Prioritas 3.  Membangun Warga Sebagai komunitas Cerdas yang memahami logika alokasi sumberdaya publik, aktif terlibat dalam penyusunan dan aktif mengakses informasi pelaksanaan alokasi sumberdaya publik termasuk dengan menggunakan technologi daring.

Indikator pencapaian Agenda Prioritas 3:

  • Adanya partisipasi kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya dalam perencanaan anggaran dan pemantauan pelaksanaan alokasi sumberdaya publik.

Agenda Prioritas 4.  Penguatan Demokrasi dalam Pemilu 2024

Indikator Pencapaian Agenda Prioritas 4

  • Terbentuknya kesadaran pemilih akan hak haknya
  • Terbentuknya kelompok kelompok pemilih yang cerdas dan rasional
  • Tersedianya calon-calon pemimpin perempuan yang berkualitas
  • Terdistribusinya anggaran pemilu yang inklusif dan adil
  • Tidak terjadi politik uang dalam pemilu 2024

Agenda Prioritas 5.  Penguatan Tata Kelola Lembaga sebagai Perkumpulan yang solid dan Berkelanjutan

Indikator Pencapaian Agenda Prioritas 5:

  • Penguatan Sistem dan mekanisme keanggotaan
  • Tersedianya sarana dan mekanisme yang kondusif untuk keterlibatan anggota secara aktif
  • Kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
  • Penyempurnaan SOP organisasi terlaksana sesuai dengan kebutuhan secara reguler.
  • Alokasi anggaran dan mekanisme yang jelas untuk penguatan kapasitas anggota dan pegiat
  • Monitoring dan evaluasi internal berjalan secara reguler dan digunakan menjadi salah satu dasar perencanaan berikutnya.

Agenda Prioritas 6. Penguatan Penggalangan Sumberdaya.

Indikator Pencapaian Agenda Prioritas 6:

  • Tersedianya arahan internal untuk bekerjasama dengan pihak luar, Lembaga donor dan swasta, dana pemerintah serta CSR, dana kompensasi dan dana dari masyarakat
  • Tersedianya arahan kerjasama dalam skema People Public Private Partnership (P4)
  • Peningkatan Kerjasama dan mobilisasi sumberdaya dengan pihak luar
  • Unit usaha IDEA berkembang dengan baik.

Agenda Prioritas 7. Peningkatan layanan IDEA sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi

Indikator capaian Agenda Prioritas 7:

  • Tersedianya sistem pengelolaan pengetahuan (pengumpulan, analisis dan distribusi) dan tersedianya sistem monitoring penggunaannya
  • Penggunaan pengetahuan dari IDEA untuk pengembangan program dan advokasi oleh IDEA maupun pihak lain
  • Tersedianya layanan yang lebih luas dengan inovasi pemanfaatan teknologi (digital)