Visi, Misi dan Rencana Strategis

Visi:

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

Misi:

Mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak dasar warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.

Rencana Strategis:

  1. Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.
  2. Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi (kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas liannya) tanpa mengeksklusi aktor yang lain.
  3. Meningkatkan pengelolaan pengetahuan sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi yang lebih lua dengan inovasi dan pemanfaatan tehnologi.
  4. Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola organisasimasyarakat sipil yang baik.

Rencana strategis di atas dibuat diantaranya berdasarkan pada,

  1. IDEA memiliki keragaman dalam melakukan pengorganisasian komunitas, advokasi kebijakan public dan produk pengetahuan untuk penyebarluasan hasil kerja-kerja untuk mendorong perubahan.
  2. IDEA memiliki pengalaman dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan anggara yang inklusif di berbagai isu yaitu penanggulangan kemiskinan, pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim, penyandang disablitas, industri eksktraktif, pendidikan, kesehatan, ekonom, politik dan isu lainnya.
  3. Bahwa konsep Inclusive Development adalah konsep yang memadai untuk memastikan perubahan sosial terjadi tanpa ada pihak yang mengeksklusi dan dieksklusi.
  4. Bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah target yang harus didukung oleh banyak pihak termasuk CSO untuk mencapai target perubahan pada tahun 2030.
  5. Bahwa dibutuhkan deukasi yang lebih luas terkait inclusive development dan untuk kelompok yang tereksklusi maupun yang mengeksklusi.
  6. Pendekatan pendidikan dan advokasi tidak interest based namun area based dan jugadapatkombinasi keduanya sangat memungkinkan.
  7. Ada tahapan yang berbeda untuk setiap kelompok kepentingan yang berbeda sehingga dibutuhkan upaya odel-model pendekatan sosial yang lebih inklusif.
  8. Membuat Analisis anggaran yang lebih inklusif baik desa, kabupaten, nasional, dan juga kepentingan global.
  9. Masyarakat belum memiliki daya kritis yang baik dalam menerima informasi publik. Sosial media banjir informasi namun tidak mendorong ke arah instingtif yang baik untuk respon yang rumit dan kompleks. Mengambil peluang yang lebih strategis untuk perkembangan tehnologi dan inovasiĆ open governmentopendata, literasi digital. Menyusun isu strategis yang lebih sistematis dengan berbasis teori perubahan yang lebik baik. Mengembangkan kapasitas untuk menuliskan pengalaman yang lebih reflektif dengan kualitas tulisan yang baik.
  10. Wacana dan praktek yang sudah dilakukan selama hampir 20 tahun harus dikelola dengan baik, dengan dukungan pengelolaan knowledge management harus kuat untuk membingkai kerangka yang ada.
Jadilah yang pertama membagikan kabar ini ^_^