Ringkasan kebijakan ini bertujuan guna memberikan alternatif tindakan yang penting untuk diambil dalam upaya pencegahan korupsi di sektor PBJ. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang strategis dalam mengambil dan mengarahkan kebijakan tentang pengelolaan proses PBJ. Beberapa rencana aksi yang ada dalam kebijakan pengelolaan proses PBJ diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi dan penyelewengan PBJ di suatu daerah.
Policy brief ini disampaikan IDEA ke pemerintah kota Yogyakarta, sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola dan pemantauan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. Simak selengkapnya dengan mendownload dokumen di bawah ini.