Keterbukaan Informasi

Upaya Mendorong Partisipasi Warga
Agenda Kegiatan 3 0
3 0

Upaya Mendorong Partisipasi Warga

Diskusi siang di hari kedua gelaran Greget Desa 2017 mengusung konsep yang berbeda dengan diskusi sebelumnya. Diskusi diselengarakan dengan mekanisme panel, peserta dibagi kedalam tiga kelas berbeda untuk saling berdiskusi…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,
Pentas Sendratari Dlingo Sambut Hangat Para Peserta Greget Desa 2017
Agenda Kegiatan 27 0
27 0

Pentas Sendratari Dlingo Sambut Hangat Para Peserta Greget Desa 2017

“Suhu dingin desa Dlingo mendadak hangat saat peserta mulai mencicipi wedang uwuh dan dihibur kesenian lokal Sendratari” Malam ini, seperti malam-malam biasanya di bulan Agustus, angin selatan mulai menunjukkan wajahnya,…

Tagged: , , , , , , , , , ,
Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin
Berita Komunitas 2 0
2 0

Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin

14/12/2008 14:42:49 WATES (KR)

Salah satu akar penyebab praktik penggelapan pungutan daerah, pungutan liar (Pungli) dan pungutan yang tidak berpihak kepada pemenuhan hak warga miskin adalah kelemahan dalam UU 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU itu rencananya direvisi karena masih memberi peluang terjadinya Pungli. Tapi di sisi lain, objek-objek pajak dan retribusi daerah yang ditentukan pusat sering kali tidak ramah dengan kondisi daerah. Sehingga kebijakan pungutan daerah justru lebih membebani warga miskin ketimbang warga yang kaya,” tandas pengurus Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Divisi Penganggaran Partisipatif, Valentina Sri Wijiyati, Rabu (10/12).

IDEA sangat peduli dengan penguatan masyarakat sipil untuk mendorong pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara melalui kebijakan publik. Untuk itu mengajak masyarakat Kulonprogo belajar anggaran yang difokuskan pada kebijakan pendapatan daerah. Sinau anggaran dikemas dalam bentuk lokakarya dan dilaksanakan di Balai Desa Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Minggu (14/12).

Menurut Valentina, penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah orang miskin lewat pembayaran pungutan. Terbukti dengan adanya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pedagang kaki lima dan pajak penerangan jalan umum (PPJU).

“Kalau ditilik lebih jauh, untuk retribusi pelayanan kesehatan, penyumbang utamanya adalah kelompok perempuan dari kalangan masyarakat miskin,” katanya lagi. Mengingat pengaruh kebijakan justru mengurangi kesejahteraan tandas Valentina maka sudah seharusnya kebijakan penetapan target dan penentuan tarif pungutan dirumuskan secara partisipatif. Sayangnya dalam praktik, partisipasi publik dalam penganggaran yang masih terbatas pun justru lebih banyak memerhatikan kebijakan pembelanjaan. “Apalagi surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas belum mengatur proses Musrenbang untuk kebijakan pendapatan dalam APBD,” kata Valentina.

Tagged: , , ,