Kulon Progo, IDEA – Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, mengapresiasi inisiatif piloting desa Akuntabilitas Publik. Hal tersebut disampaikan dirinya di kompleks kantor pemkab Kulon Progo saat menyambut audiensi IDEA Yogyakarta bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo serta dua desa yang akan mempelopori percontohan forum akuntabilitas publik, Kamis (05/04). Kedua desa itu adalah desa Sendangsari kecamatan Pengasih dan desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kulon Progo.
Menurut Hasto, inisiatif terkait Forum Akuntabilitas Publik di desa penting dilakukan. Dirinya berharap ada inovasi dari forum akuntabilitas publik. Inovasi dimaksud adalah pengembangan teknologi yang dapat membantu warga untuk mendapatkan pelayanan publik.
“Sehingga kemanfaatn teknologi informasi benar-benar dirasakan dampaknya oleh warga,” kata Hasto.
Seperti diketahui, IDEA Yogyakarta bersama dengan Diskominfo Kulon Progo, desa Sendangsari dan Bumirejo baru saja menyepakati untuk membentuk Forum Desa Akuntabilitas Publik di kedua desa tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi saat melakukan rapat koordinasi. Hasil rakor itulah yang kemudian disampaikan saat audiensi ke Bupati Kulon Progo.
Baca juga: Dua Desa di Kulon Progo Akan Pelopori Desa Akuntabilitas Publik
Dipimpin Rudiyatno selaku kepala Diskominfo Kulon Progo, dalam audiensi tersebut Tenti Novari dari IDEA Yogyakarta menyampaikan bahwa inisiatif forum desa Akuntabilitas Publik merupakan bagian dari upaya IDEA untuk membantu terciptanya good governance hingga tingkat pemerintahan terkecil, yakni desa. Sebelumnya, menurut Tenti, IDEA juga telah mendukung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk masuk sebagai daerah yang menjadi bagian dari OGP (Open Government Partnership).
“Percontohan di Desa Bumirejo dan Desa Sendangsari ini merupakan bentuk dukungan lain dari IDEA, agar desa-desa di Kulon Progo menerapkan tata kelola pemerintah yang baik,” ujar Tenti.
Baca juga: Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Desa, IDEA Gagas DAP
Selanjutnya, Galih Pramilu, pegiat IDEA menyampaikan bahwa di dua desa yang menjadi percontohan tersebut akan memulai pertemuan-pertemuan untuk membahas penerapan akuntabilitas publik di pekan kedua April 2018.
“Harapannya, di akhir bulan April 2018 hasil dari percontohan tersebut bisa dipaparkan kepada seluruh desa di Kulon Progo,” pungkasnya.
Kontributor: GPB
Editor: AH