Deklarasi Dlingo Tandai Penutupan Greget Desa 2017

Direktur IDEA, Sunarja, sedang membacakan Deklarasi Dlingo

“Setelah tiga hari berlalu, kini Greget Desa 2017 sudah memasuki detik-detik terakhir pelaksanaannya. Para partisipan yang baru saja kembali dari beberapa titik wisata Desa, nampak mulai bergegas menuju satu tempat, Balai Desa Dlingo”

Perhelatan Lokakarya Nasional ‘Greget Desa’ 2017 Resmi ditutup, Jum’at, (11/08/2017). Kegiatan yang dilakasanakan oleh IDEA dan disupport langsung oleh Ford Foundation, Pemerintah DIY dan Bantul serta Pemerintah Desa Dlingo itu bertajuk ‘Mengurangi Ketimpangan dan Meningkatkan Kesejahteraan’. Setelah tiga hari berlangsung, kegiatan iniditutup dengan sambutan Kepala Desa Dlingo dan Perwakilan Bupati Bantul. Selain sambutan, penutupan Greget Desa kali ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang dirangkum dalam ‘Deklarasi Dlingo’. Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh direktur IDEA di balai Desa Dlingo.

Bahrun Wardoyo, selaku kepala Desa Dlingo, dalam sambutannya menyampaikan banyak terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh partisipan yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini. Dirinya juga memberikan apresiasi karena partisipan berkenan mengikuti kegiatan dari awal hingga penutupan.

“Kegiatan ini sungguh luar biasa, saya ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dan seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir dan menginap di Desa kami, Desa Dlingo. Kami sangat bangga dan salut, dan yang jelas, kami sebagai tuan rumah pasti banyak hal yang mungkin membuat kekecewaan kepada bapak ibu, panitia dan seluruh partisipan, baik dari pelayanan maupun suguhan homestaynya. Tapi sungguh, itulah usaha masksimal yang dapat kami berikan,” kata Bahrun.

Lebih lanjut, Bahrun juga berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran kepada semua pihak, baik panitia, perangkat hingga pemerhati Desa. Bahrun berpesan kepada seluruh partisipan agar dapat mengambil hal baik dari Dlingo soal pengelolaan Desa, khususnya terkait pengelolaan BUMDES. Dirinya optmis jika suatu saat semua Desa dapat memiliki Desa Mart.

“Ada dua program di Desa Mart, yakni pemberdayaan suplyer dan distribusi produk warung kecil. Kami berharap, mimpi kami,70.000 Desa di seluruh Indonesia memiliki Desa Mart, sehingga insyaallah, kalau seluruh Desa memiliki Desa Mart, maka selesai sudah perjuangan kita untuk membangun distribusi ekonomi Indonesia,” harap Bahrun.

Sementara itu, perwakilan Bupati Bantul, juga menyampaikan banyak apresiasiterhadap seluruh partisipan yang terlibat acara Greget Desa, khususnya para inisiator yang menyelenggarakan. Menurutnya acara ini sangat menarik sebab dapat menjadi ruang tukar informasi terkait realisasi program Desa di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Di sisi lain, menurutnya, kegiatan ini berlangsung sebab pertalian kerjasama yang baik antara pemerintah Desa, NGO serta pemerintah Daerah.

“Kami mengapresiasi kerja keras temen-temen penyelenggara, baik IDEA maupun pemerintah Desa Dlingo. Selama tiga hari acara ini sudah banyak kita dengar info dan cerita sukses realisasi atas program kegiatan Desa di masing-masing kabupaten. Ini perkawinan yang menaarik antara kami (birokrasi) yang berkutat dengan pengentasan kemiskinan, dengan teman-temn NGO yang bekerja di wilayah teoritis,” katanya.

Dirinya menekankan pentingnya upaya para perangkat dan pemerhati Desa mencari alternatif pengentasan kemiskinan di tiap Desa.Menurutnya partisipasi aktif NGO juga cukup penting untuk melahirkan upaya-upaya baru, baik secara teoritis maupun praktis. “Kami berharap ada praktek baik yang dipaparkan kemarin itu menginspirasi pemerintah Desa-Desa di daerah lain dalam perencanaan pengentasan kemiskinan. Atau  bagi temen-temen NGO untuk mendiskusikan upaya-upaya alternatif program pengentasan kemiskinan ditengah arus eksternal yang tidak mudah,” harapnya.

Deklarasi Dlingo

Salah satu bagian penting dalam penutupan lokakarya nasional “Greget Desa” 2017 ini adalah lahirnya sebuah deklarasi monumental yang berisikan banyak rekomendasi. Deklarasi yang dibacakan oleh direktur IDEA, Sunarja, tersebut juga memuat komitmen para partisipan dalam konteks tata kelola Desa. Saat dibacakan, deklarasi tersebut mula-mula mengandung kalimat reflektif terkait situasi Desa.

“Kami menyadari bahwa ketimpangan menjadi persoalan nasional yang tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat namun melibatkan pemerintah daerah,  Desa dan kelompok masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan kebijakan afirmasi yang memprioritaskan kelompok masyarakat rentan untuk mengakses sumber daya Desa,” Kata Sunarja.

Selanjutnya, Sunarja membacakan hasil dari pelaksanaan Lokakarya Nasional Greget Desa 2017. Ada empat hasil penting yang dibacakan secara keseluruhan oleh Sunarja. Hasil tersebut diantaranya ialah, pertama, soal perlunya satu data untuk memastikan adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah serta antara organisasi pemerintah daerah dan K/L. Data yang ada diverifikasi dan validasi oleh Desa untuk selanjutnya menjadi data yang diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dan menjadi dasar perencanaan-penganggaran.

Kedua, melakukan revolusi pemanfaatan sumber daya dan aset Desa, memanfaatkan modal dan alat sosial, memaksimalkan produksi potensi lokal dan mendorong konsumsi, meningkatkan daya beli, mendorong hilirisasi produk dengan menjebol tatanan untuk perubahan yang lebih baik.  Ketiga, Adanya komitmen politik untuk membuka ruang partisipasi  kelompok rentan serta mendorong transparansi atas informasi yang dimiliki Desa  melalui  kemudahan mengakses data sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial. Serta yang keempat ialah bahwa akuntabilitas Desa menjadi keharusan agar Desa mampu mengelola dana Desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat bagi pemenuhan hak warga.

Selain hasil dari pelaksanaan, point deklarasi yang dibacakan oleh Sunarja ialah terkait komitmen para partisipan yang terlibat acara greget Desa, baik perangkat, pemerhati hingga pemerintah Desa.

“Atas dasar itulah kami bersepakat untuk, pertama, mengawal pemerintah pusat untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi. Kedua,memastikan pemerintah daerah memfasilitasi inisiatif Desa dan kelurahan untuk mendorong pemanfaatan aset, mengembangkan sistem informasi kemiskinan dan sistem aduan masyarakat. Ketiga memastikan Desa dan kelurahan makin transparan dan akuntabel, anti korupsi, responsif terhadap pengurangan risiko bencana termasuk didalamnya ketangguhan bencana, mengarusutamakan gender dan inklusi dalam keseluruhan siklus pembangunan. Keempat, bersama masyarakat mengawal Desa dan kelurahan melalui pendataan dan perencanaan partisipatif dan pengawasan melalui audit sosial.Serta yang kelima, memastikan program-program mengatasi ketimpangan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Sunarja sembari diikuti oleh para peserta di balai Desa Dlingo.

Lima point terakhir yang dibacakan Sunarja tersebut sekaligus menjadi pungkasan keseluruhan acara Greget Desa 2017. Peserta yang dipandu oleh panitia terkait kemudian mulai mengantar para peserta untuk checkout dari homestay sekaligus bersiap melakukan perjalanan pulang ke Yogyakarta. Peserta yang berasa dari luar Yogyakarta pulang dengan beragam kendaraan, baik kendaraan pribadi, maupun kendaraan umum seperti pesawat, kereta, hingga bus. (AH)