Menurut Rinto, pemantauan terhadap anggaran daerah (APBD) oleh masyarakat ini penting dilakukan di setiap tahapan, mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, hingga tahap pelaksanaan dan auditnya. “Soal anggaran sebab berkaitan dengan relasi kuasa (power relation) antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga kemungkinan terjadinya politik uang sangat besar,” tutur Rinto
Pengorganisasi Masyarakat
Pria yang dikenal teman-temannya sebagai sosok yang cerdas dan banyak tahu ini memang paham betul cara mengorganisasi masyarakat kalangan akar rumput. Kemampuannya itu pun dituangkannya bersama rekan-rekannya di IDEA dalam sejumlah modul. Tak heran modul-modul inovatif itu “laku” digunakan di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Pendidikan masyarakat soal anggaran adalah salah satu produk IDEA yang utama. Rinto Andriono adalah salah seorang dari sejumlah community organizer (pengorganisasi masyarakat-red) andal yang dimiliki IDEA,” ujar Akhiruddin, aktivis Gerakan Antikorupsi (GerAK) Indonesia dari Aceh, dalam percakapannya dengan SH, beberapa waktu lalu.
Sekalipun di beberapa daerah partisipasi rakyat dalam penyusunan anggaran mulai terasa, saat ini ruang partisipasi publik sebenarnya barulah terbatas pada partisipasi belanja anggaran. Ruang partisipasi dari sisi pendapatan anggaran tidak tersedia, padahal kebijakan pendapatan daerah dapat berdampak langsung pada berkurangnya kesejahteraan warga miskin. Bahkan berkurangnya akses warga miskin terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, karena tarif retribusinya yang mahal. Selain itu, kebijakan anggaran di daerah-daerah bencana umumnya juga belum sensitif pada kebutuhan pengurangan risiko bencana. Faktanya, di banyak daerah berisiko bencana tinggi menunjukkan bahwa kebijakan anggaran daerah justru menambah kerentanan warga terhadap bencana. Misalnya, kebijakan eksploitasi berlebihan bahan bahan galian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau pembangunan infrastruktur yang justru menimbulkan ancaman bencana bagi warga.
Perlu Pengawasan
Sering terjadi, pejabat merasa dirinya penguasa, bukan pelayan masyarakat, sehingga kebijakan anggaran di tangan pejabat semacam ini perlu dicermati. Menurut Rinto, kampanye publik yang masif dan pembangunan jaringan pemantau kebijakan publik perlu dibentuk untuk mencegah distorsi dalam implementasi anggaran, seperti adanya misalokasi dan korupsi oleh kalangan elite politik. Ucapan klasik Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, mungkin dapat mengingatkan kita akan perlunya fungsi pengawasan pada sistem kekuasaan. Umumnya, pejabat kebablasan saat menjalankan peran “penguasa”-nya. Apabila fungsi pengawasan itu mandul, apa jadinya nasib masyarakat? Anak kedua dari tiga bersaudara ini berharap, ada peningkatan keberdayaan masyarakat untuk membela hak-hak asasi rakyat dalam kebijakan anggaran, sebab keberdayaan rakyat adalah kunci bagi terbukanya ruang-ruang partisipasi dalam kebijakan anggaran. Anak dari pasangan Suchem dan Suharti ini mengimbau agar kebijakan anggaran dapat betul-betul menjadi ruang publik, yang terbuka bagi semua pemangku kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian jumlah kasus korupsi akibat kurangnya kontrol dari warga, dapat dikurangi.
Rinto dalam surat elektroniknya kepada SH kembali menyinggung fakta yang menunjukkan bahwa saat ini ruang-ruang korupsi masih terbuka lebar dalam penganggaran di daerah. Bila Lord Acton mengatakan kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan korup secara absolut, maka kekuasaan rakyat Indonesia yang selama ini diserahkan pada kaum elitis, memang perlu dikontrol langsung oleh warga, agar tidak terus-terusan kebablasan. Ayo warga, terus pantau anggaran daerahmu! *
Sumber: Sinar Harapan, Rabu, 21 Mei 2008