Kemudian JMKP mengadakan kegiatan-kegiatan yang dikenal dengan nama forum warga, yakni forum dimana masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya kepada stake holder,SKPD, Anggota Dewan dan siapapun yang dinilai memiliki keterkaitan dalam penyelesaian persoalan warga.
Persoalan-persoalan yang diangkat antara lain adalah persoalan pendidikan dan kesehatan. Contoh persoalan pendidikan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai buku pelajaran, biaya pendidikan dan sebagainya.
Sementara untuk hal kesehatan, Ibu Rusmiyatun menyinggung salah satu contoh berkaitan dengan layanan kesehatan yang diskriminatif antara pasien dari warga miskin (pemegang askeskin/jamkesos) dengan pasien reguler.
Diutarakan lebih lanjut, JMKP tidak hanya mengkritisi anggaran dalam APBD dari sisi belanja, tetapi juga dari sisi pemasukan daerah, khususnya dalam hal pajak. Menurut Ibu
Rusmin, masyarakat berhak tahu tentang seberapa banyak uang yang masuk lewat pajak, bentuk pungutan, mekanisme penetapan tarif pajak, mekanisme penetapan besaran retribusi dan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang masuk ke APBD. Selama ini, banyak hal yang tidak transparan dalam pemasukan pajak. Salah satu contoh adalah soal karcis parkir yang selama ini tidak ada ataupun tidak diberikan kepada konsumen sebagai tanda bahwa mereka telah dikenai retribusi parkir kendaraan bermotor di tempat umum.
Akhirnya diskusi ini ditutup dengan ajakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui soal penganggaran bukan saja dari sisi belanja tetapi juga dari sisi pendapatan, dan Pemerintah diharapkan memperlakukan masyarakat sebagai mitra, dan bukan sebagai objek pembangunan semata. Pemerintah juga wajib mendukung terwujudnya anggaran yang transparan, partisipatif dan akuntabel. (F,HWA,ISN)