Bantul, IDEA – Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Wonolelo, serta IDEA Yogyakarta mendapat kunjungan dari Pemerintah Negara Afghanistan, Senin (13/08). Kunjungan belajar yang didukung sepenuhnya oleh UN Women Afghanistan ini bertujuan untuk memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) melalui praktik baik yang telah dijalankan oleh IDEA Yogyakarta, Pemkab Bantul dan Pemdes Wonolelo.
Berlangsung di tiga tempat seperti Kantor Gubernur DIY, Gedung Pertemuan Bupati Bantul serta Balai Pertemuan desa Wonolelo, kunjungan ini sedikitnya melibatkan 40 orang pejabat Eselon 1 dan 2 Pemerintah Afghanistan, Country Representative UN Women Afghanistan, serta staff UN Women Indonesia.
Secara umum, tujuan kunjungan pemerintah Afghanistan ini ialah untuk mendapatkan pembelajaran dan praktik baik dari pelembagaan PPRG di Indonesia, penguatan kapasitas pejabat terkait PPRG dari masing-masing kementerian untuk melakukan aksi nyata dalam melakukan reformasi perencanaan anggaran, serta melihat potensi kerjasama dalam mengembangkan PPRG dengan Pemerintah Indonesia.
Menurut catatan UN Women, Republic islam Afghanistan dengan dukungan dari UN Women, saat ini tengah berusaha untuk mengembangkan, memperkuat, serta melembagakan inisiatif mainstreaming gender ke dalam kerangka kerja penganggaran di dalam masing-masing kementerian. Lagkah awal yang dilakukan, menurut UN Women, ialah dengan melakukan program percontohan pada 10 kementerian terkait sejak tahun 2016. Dalam kondisi yang masih dalam tahap awal untuk pengembangan perencanaan dan penganggaran responsive gender, pemerintah Afghanistan berencana untuk melakukan kunjungan belajar ke negara yang telah melaksanakan PPRG dengan cukup baik.
Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan PPRG, dinilai cocok untuk menjadi salah satu negara tujuan belajar. Alasan khusus pemilihan Indonesia, menurut UN Women, diantaranya ialah karena Pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik yang baik serta kebijakan gender mainstreaming dan PPRG. Kemudian, kementerian koordinator PPRG di Indoensia juga telah menjalankan fungsinya dengan baik, untuk mempercepat pelaksanaan gender mainstreaming melalui PPRG, selanjutnya ialah karena terdapat partisipasi LSM-NGO dalam melaksanaan PPRG yang penting untuk menuju transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Baca juga: Perempuan dan Advokasi Anggaran
Suharsono selaku Bupati Bantul, saat menyambut kedatangan rombongan pemerintah Afghanistan mengatakan bawah Bantul memang salah satu kabupaten di Indonesia yang melaksnakan program pengarusutamaan Gender.
“Pemerintah Bantul mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pemerintah Afghanistan. Pemkab Bantul memiliki komitmen untuk melakasanakan program pengarusutamaan Gender. Kita memberi kesempatan yang sama kepada pejabat laki-laki maupun perempuan untuk berkarir dalam pemerintahan,” Kata Suharsono dalam salah satu sambutannya.
Penuturan Suharsono dibenarkan oleh Fenty Yusdayati, selaku kepala Bappeda kabupaten Bantul. Menurutnya, Pemkab Bantul memang mendukung program-program pengarusutamaan gender melalui PPRG.
“Kita memberi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan gender sesuai visi misi kabupaten Bantul,” tuturnya.
Sementara itu, Ahmad Seyer Mahjoor sebagai Deputy Minister of Admin and Finance dari Ministry of Higher Education Afghanistan menyampaikan banyak terimakasih kepada Kabupaten Bantul beserta perangkat yang menyambut kunjungan mereka dari Afghanistan. Dirinya mengakatan bahwa maksud kedatangan pemerintah Afghanistan ke Indonesia, khususnya kabupaten Bantul ialah untuk belajar dan mengambil praktik baik dari pelaksanaan program PPRG.
“Terimakasih atas sambutan hangatnya, kita ingin belajar kepada Indonesia tentang perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan Gender. Semoga kita bisa bekerjasama dengan baik ke depannya,” ujar Seyer.
Usai melakukan diskusi di kabupaten Bantul, rombongan pemerintah Afghanistan langsung bergegas ke Balai desa Wonolelo, Pleret, Bantul. Disana, rombongan yang terdiri dari beberapa menteri seperti Ministry of Finance (Keuangan), Ministry of Women Empowering (Pemberdayaan Perempuan), Ministry of Public Health (Kesehatan), Ministry of Education (Pendidikan), Ministry of Social Affair (Sosial) serta jajaran direktorat lainnya ingin melihat langsung implementasi praktik baik dari pelaksanaan PPRG di level desa.
Sesampainya di Balai desa Wonolelo, rombongan langsung disambut oleh kepala desa Wonolelo, Puji Astuti Sugiyanta. Sama halnya dengan bupati Bantul, perempuan yang sudah menjabat kepala desa sejak tahun 2012 itu mengaku senang bisa berbagi praktik baik desanya kepada rombongan pemerintah Afghanistan.
Menurut Astuti, Desa Wonolelo memang memiliki perhatian lebih terhadap implementasi program pengarusutamaan gender. Meski, diakui dirinya, di awal-awal pelaksanaan tantangannya cukup berat, termasuk minimnya anggaran Desa. Namun, setelah ada undang-undang desa, yang salah satunya memberi wewenang penuh kepada desa untuk mengelola anggaran desanya, dirinya dibantu organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO) mulai membentuk kelompok-kelompok perempuan penggerak ekonomi di Desa.
“Kita memang punya perhatian lebih untuk program-program pengarustamaan Gender. Dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, kita mampu membuat kelompok-kelompok perempuan mandiri di Desa ini. Yang masuk dalam struktur Desa ada (Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Wonolelo namanya,” ungkap Astuti.
Baca juga: Anggaran Responsif Gender Desa Wonolelo
Pelaksanaan program-program PPRG di desa Wonolelo memang ada kontribusi dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), salah satunya IDEA Yogyakarta. Tenti Kurniawati, selaku pegiat IDEA Yogyakarta mengakuinya. Menurutnya, IDEA selama ini berperan mendorong pelembagaan kelompok-kelompok perempuan dan kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Wonolelo. Beberapa program IDEA yang cukup penting ialah seperti pengorganisasian FKKP Wonolelo, Koran Anggaran Responseve Gender serta Open Data for Gender Inclusive Development desa Wonolelo.
“IDEA Yogyakarta merupakan organisasi non pemerintah yang konsen pada isu kebijakan publik, termasuk perwujudan keadilan Gender. Kita melakukan advokasi kebijakan program pengarusutamaan Gender tidak hanya di Desa Wonolelo, tapi di banyak desa dan daerah di seluruh Indonesia,” kata Tenti.
Baca juga: IDEA Meluncurkan Open Data for Gender Inclusive Development
Penuturan Astuti dan Tenti nampaknya membuat kagum Kamila selaku Deputy Minister of Admin and Finance dari Ministry of Women Empowering Afghanistan. Dirinya memuji Indonesia yang sudah jauh melakukan implementasi PPRG hingga level desa. Menurutnya, apa yang dilakukan desa Wonolelo, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan. Di Afghanistan, lanjut Kamila, pemerintah sudah mulai menggandeng kelompok masyarakat dan organisasi sipil dalam melaksanakan program-program PPRG. Kamila menegaskan, bahwa negaranya juga ingin melakukan perubahan.
“Afghanistan tidak hanya identik dengan perang, kita juga sedang ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan disana. Kondisi di zaman Taliban dengan sekarang perlahan mulai berubah. Kita ingin ada perubahan di negara kami, khususnya menyangkut program pengarusutamaan Gender,” ungkap Kamila.
Kontributor/Editor: AH