Anggaran

Susun Anggaran, Masyarakat Miskin Tak Dilibatkan
Advokasi Hak Ekosob 26 0
26 0

Susun Anggaran, Masyarakat Miskin Tak Dilibatkan

YOGYA (KRjogja.com) – Penyusunan anggaran daerah sejauh ini belum menunjukkan proses yang partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat miskin sehingga alokasi belanja untuk pemenuhan hak-hak dasar warga tidak mengalami kenaikan secara progresif.

Demikian mengemuka dalam Obrolan Advokasi Anggaran (Obrolam Siang) dan bedah buku yang dilaksanakan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)  di Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta, Kamis (27/5). Kegiatan ini membedah dua buah buku yaitu komik berjudul Mengurai Pundi Rakyat,Wong Cilik Sinau Pendapatan Daerah dan Meredam Resiko Bencana yang diterbitkan IDEA.

Tagged: , , ,
Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender
Advokasi Hak Ekosob 74 0
74 0

Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender

YOGYAKARTA, KOMPAS – Sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul dinilai masih belum berperspektif jender. Draf awal RPJMD 2010- 2015 yang sedang disusun tersebut diharapkan bisa diperbaiki sehingga lebih memerhatikan keterlibatan peran perempuan. Menurut Direktur Institute for Development and Economies Analysis (IDEA) Wasingatu Zakiyah, pengarusutamaan jender harus dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata. “Dokumen RPJMD saat ini masih netral jender,” kata Zakiyah.

Tagged: , , , ,
Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin
Berita Komunitas 16 0
16 0

Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin

14/12/2008 14:42:49 WATES (KR)

Salah satu akar penyebab praktik penggelapan pungutan daerah, pungutan liar (Pungli) dan pungutan yang tidak berpihak kepada pemenuhan hak warga miskin adalah kelemahan dalam UU 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU itu rencananya direvisi karena masih memberi peluang terjadinya Pungli. Tapi di sisi lain, objek-objek pajak dan retribusi daerah yang ditentukan pusat sering kali tidak ramah dengan kondisi daerah. Sehingga kebijakan pungutan daerah justru lebih membebani warga miskin ketimbang warga yang kaya,” tandas pengurus Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Divisi Penganggaran Partisipatif, Valentina Sri Wijiyati, Rabu (10/12).

IDEA sangat peduli dengan penguatan masyarakat sipil untuk mendorong pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara melalui kebijakan publik. Untuk itu mengajak masyarakat Kulonprogo belajar anggaran yang difokuskan pada kebijakan pendapatan daerah. Sinau anggaran dikemas dalam bentuk lokakarya dan dilaksanakan di Balai Desa Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Minggu (14/12).

Menurut Valentina, penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah orang miskin lewat pembayaran pungutan. Terbukti dengan adanya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pedagang kaki lima dan pajak penerangan jalan umum (PPJU).

“Kalau ditilik lebih jauh, untuk retribusi pelayanan kesehatan, penyumbang utamanya adalah kelompok perempuan dari kalangan masyarakat miskin,” katanya lagi. Mengingat pengaruh kebijakan justru mengurangi kesejahteraan tandas Valentina maka sudah seharusnya kebijakan penetapan target dan penentuan tarif pungutan dirumuskan secara partisipatif. Sayangnya dalam praktik, partisipasi publik dalam penganggaran yang masih terbatas pun justru lebih banyak memerhatikan kebijakan pembelanjaan. “Apalagi surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas belum mengatur proses Musrenbang untuk kebijakan pendapatan dalam APBD,” kata Valentina.

Tagged: , , ,
Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri
Berita Komunitas 86 0
86 0

Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri

DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting),

sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran).

Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara

langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh

masyarakat luas.

Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik,

belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat

lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.

Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan

pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan

anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran

harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh

surplus dan boleh pula defisit.

Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan

pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan

mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya,

meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi

baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga

kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan;

serta belanja modal.

Tagged: , , ,
Dana Tak Tersangka 50 Miliar
Advokasi Hak Ekosob 82 0
82 0

Dana Tak Tersangka 50 Miliar

Bernas Yogya, 10 Juli 2006

Besarnya dana tak tersangka dari perubahan APBD Bantul sangat fantastis. Anggaran yang semula hanya Rp. 4 miliar mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp. 46 miliar, dan sekarang Rp. 50,9 milia. Dana diambil dari PAD dan pengurangan anggaran dinas dan instansi., ?papar Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) yang menulis laporan hasil Disaster Budget Tracking Survey yang disampaikan dalam Launching Buku dan Seminar Akuntabilitas Dana Bencana di LPP Convention Hall, Kamis, 6 Juli 2006.

Tagged: , , , ,
Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran
Advokasi Hak Ekosob 26 0
26 0

Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran

Kompas, 18 Mei 2006

Wacana penyusunan peraturand aerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah harus disikapi para calon bupati yang akan maju alam Pilkada Kulon progo sebagai isu strategis. Jika diperlukan, para bakal calon bpati tersebut bisa dipaksa untuk menandatangi kontrak politik sebagai komitment.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertema ?Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah? yang diselenggarakan IDEA dan Jaringan Masyarakat Pesisir Kulon Progo di Rumah Makan padang Saiyo Sapta Pesona, rabu, 17 Mei 2006.

Tagged: , , ,
Bahas Surplus Anggaran Pemprov DIY, Rapat Informal Dewan Dipertanyakan
Advokasi Hak Ekosob 20 0
20 0

Bahas Surplus Anggaran Pemprov DIY, Rapat Informal Dewan Dipertanyakan

Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 2006

Rapat informasi antar pimpinan fraksi di hotel berbintang kian dipertanyakan. Selain terkesan sembunyi-sembunyi, juga kurang relevan karena banyak ruangan di dewan yang bisa digunakan rapat.

Ketidakpuasan terhadap rapat informal tersebut disampaikan ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) DIY, Daru L Wistoro, Jum?at berkaitan dengan terancamnya dana surplus RAPBD 2006 untuk bancakan, yakni dengan menempatkan sebagian dana ke pos bantuan gubernur untuk dana pembinaan konstituen.

Tagged: , , ,
Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim
Advokasi Hak Ekosob 18 0
18 0

Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim

Kompas, 4 Februari 2006

Kelompok Diffable dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten yang tergabung dalam Jaringan Diffble Pemantau APBD menilai kebijakan anggaran yang saat ini disusun pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diffable. Alokasi APBD untuk kepentingan diffable dinilai sangat minim. Nurul Nur Sa’adah, juru bicara dari Jaringan mengatkan pihaknya menemukan banyak ketimpangan pengalokasian dana RAPBD.

Tagged: , , , , ,