<strong>YOGYA (KRjogja.com) </strong>- Penyusunan anggaran daerah sejauh ini belum menunjukkan proses yang partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat miskin sehingga alokasi belanja untuk pemenuhan hak-hak dasar warga tidak mengalami kenaikan secara progresif. Demikian mengemuka dalam Obrolan Advokasi Anggaran (Obrolam Siang) dan bedah buku yang dilaksanakan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)Â di Ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta, Kamis (27/5). Kegiatan ini membedah dua buah buku yaitu komik berjudul Mengurai Pundi Rakyat,Wong Cilik Sinau Pendapatan Daerah dan Meredam Resiko Bencana yang diterbitkan IDEA.
<strong>YOGYAKARTA, KOMPAS - </strong>Sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul dinilai masih belum berperspektif jender. Draf awal RPJMD 2010- 2015 yang sedang disusun tersebut diharapkan bisa diperbaiki sehingga lebih memerhatikan keterlibatan peran perempuan. Menurut Direktur Institute for Development and Economies Analysis (IDEA) Wasingatu Zakiyah, pengarusutamaan jender harus dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata. "Dokumen RPJMD saat ini masih netral jender," kata Zakiyah. <strong> </strong>
