<strong>Bernas Yogya, 10 Juli 2006</strong> Besarnya dana tak tersangka dari perubahan APBD Bantul sangat fantastis. Anggaran yang semula hanya Rp. 4 miliar mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp. 46 miliar, dan sekarang Rp. 50,9 milia. Dana diambil dari PAD dan pengurangan anggaran dinas dan instansi., ?papar Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) yang menulis laporan hasil Disaster Budget Tracking Survey yang disampaikan dalam Launching Buku dan Seminar Akuntabilitas Dana Bencana di LPP Convention Hall, Kamis, 6 Juli 2006.

Kompas, 18 Mei 2006 Wacana penyusunan peraturand aerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah harus disikapi para calon bupati yang akan maju alam Pilkada Kulon progo sebagai isu strategis. Jika diperlukan, para bakal calon bpati tersebut bisa dipaksa untuk menandatangi kontrak politik sebagai komitment. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertema ?Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah? yang diselenggarakan IDEA dan Jaringan Masyarakat Pesisir Kulon Progo di Rumah Makan padang Saiyo Sapta Pesona, rabu, 17 Mei 2006.

<strong>Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 2006</strong> Rapat informasi antar pimpinan fraksi di hotel berbintang kian dipertanyakan. Selain terkesan sembunyi-sembunyi, juga kurang relevan karena banyak ruangan di dewan yang bisa digunakan rapat. Ketidakpuasan terhadap rapat informal tersebut disampaikan ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) DIY, Daru L Wistoro, Jum?at berkaitan dengan terancamnya dana surplus RAPBD 2006 untuk bancakan, yakni dengan menempatkan sebagian dana ke pos bantuan gubernur untuk dana pembinaan konstituen.

Kompas, 4 Februari 2006 Kelompok Diffable dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten yang tergabung dalam Jaringan Diffble Pemantau APBD menilai kebijakan anggaran yang saat ini disusun pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diffable. Alokasi APBD untuk kepentingan diffable dinilai sangat minim. Nurul Nur Sa'adah, juru bicara dari Jaringan mengatkan pihaknya menemukan banyak ketimpangan pengalokasian dana RAPBD.

<strong>Radar Jogja, Jawa Pos, 28 Januari 2006</strong><em></em> Dianggarkan Rp. 8 Miliar , dikelola Sekwan Jaringan Pemantau APBD meminta DPRD Bantul melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan mulai pedukuhan hingga kabupaten. Sebab, berdasar pengamatan LSM tersebut, selama ini proses perencanaan hanya melibatkan elite masyarakat.

Jawa Pos, Radar Jogja, 17 Januari 2006 Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, penuntasan skandal proyek CDMA senilai Rp. 17 miliar harus melalui jalur hukum. Dikatakan tak ada cara lain yang lebih tepat selain proses hukum.? Tuntaskan saja melalui proses hukum,? tegas Amien, usai menghadiri pelatikan pengurus DPD PAN Sleman di Monumen Jogja Kembali, minggu malam.

Pada mulanya, tahun 1994, adalah sekumpulan sahabat di antara mahasiswa dan dosen FE UGM yang gelisah menyaksikan kecenderungan menurunnya kualitas demokrasi ekonomi di Indonesia. Dari kegelisahan itu, sampailah mereka pada niat untuk mengembangkan gagasan-gagasan alternatif bagi ekonomi Indonesia, yang ketika itu sangat kuat terinspirasi oleh mainstream pemikiran liberal, sebagaimana tercermin pada kebijakan-kebijakan negara. Setelah melalui diskusi-diskusi di luar rutinitas kampus, mereka mencapai sepakat untuk mewadahi pergulatan pemikiran yang diniatkan untuk mensubversi pemikiran ekonomi mainstream. Maka, dibentuklah IDEA (Institute of Development and Economic Analysis) di Yogyakarta dengan bernaung di bawah Yayasan Merdeka yang didirikan pada 20 Mei 1995 oleh M. Fikron Arifudddin, Wahyu W. Basjir, Revrisond Baswir, Dumairy, Edy Suandi Hamid, Gunarwanto, Sugeng Santoso, M. Sulistyobroto dan M. Thoriq.