Partisipasi

Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)
Berita Komunitas 98 0
98 0

Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki wilayah terluas dibandingkan kabupaten yang lain di DIY. Akan tetapi, Gunungkidul termasuk wilayah yang tandus. Stuktur tanah berbatu (karst) menyebabkan daerah ini mengalami kesulitan air, apalagi di musim kemarau. Sehingga Gunungkidul dikategorikan sebagai daerah kekeringan.

Kondisi geografis gunungkidul menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan potensi ekonomi. sehingga banyak warga usia produktif yang pergi merantau untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Kondisi ini, menyebabkan banyak pihak yang ingin membantu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Tahun 2004, IDEA melalui program “Pelembagaan Partisipasi Perempuan Dalam Kebijakan Penganggaran Daerah Gunungkidul” menemani 5 kelompok perempuan di 5 kecamatan. Kelompok itu adalah:

Tagged: , , , ,
Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin
Berita Komunitas 16 0
16 0

Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin

14/12/2008 14:42:49 WATES (KR)

Salah satu akar penyebab praktik penggelapan pungutan daerah, pungutan liar (Pungli) dan pungutan yang tidak berpihak kepada pemenuhan hak warga miskin adalah kelemahan dalam UU 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU itu rencananya direvisi karena masih memberi peluang terjadinya Pungli. Tapi di sisi lain, objek-objek pajak dan retribusi daerah yang ditentukan pusat sering kali tidak ramah dengan kondisi daerah. Sehingga kebijakan pungutan daerah justru lebih membebani warga miskin ketimbang warga yang kaya,” tandas pengurus Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Divisi Penganggaran Partisipatif, Valentina Sri Wijiyati, Rabu (10/12).

IDEA sangat peduli dengan penguatan masyarakat sipil untuk mendorong pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara melalui kebijakan publik. Untuk itu mengajak masyarakat Kulonprogo belajar anggaran yang difokuskan pada kebijakan pendapatan daerah. Sinau anggaran dikemas dalam bentuk lokakarya dan dilaksanakan di Balai Desa Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Minggu (14/12).

Menurut Valentina, penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah orang miskin lewat pembayaran pungutan. Terbukti dengan adanya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pedagang kaki lima dan pajak penerangan jalan umum (PPJU).

“Kalau ditilik lebih jauh, untuk retribusi pelayanan kesehatan, penyumbang utamanya adalah kelompok perempuan dari kalangan masyarakat miskin,” katanya lagi. Mengingat pengaruh kebijakan justru mengurangi kesejahteraan tandas Valentina maka sudah seharusnya kebijakan penetapan target dan penentuan tarif pungutan dirumuskan secara partisipatif. Sayangnya dalam praktik, partisipasi publik dalam penganggaran yang masih terbatas pun justru lebih banyak memerhatikan kebijakan pembelanjaan. “Apalagi surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas belum mengatur proses Musrenbang untuk kebijakan pendapatan dalam APBD,” kata Valentina.

Tagged: , , ,
Menumbuhkan Kesadaran Publik Yogyakarta dan Surabaya Terhadap Kutukan Sumber Daya Alam
Berita Komunitas 53 0
53 0

Menumbuhkan Kesadaran Publik Yogyakarta dan Surabaya Terhadap Kutukan Sumber Daya Alam

Tak terbantahkan, Indonesia adalah Negara yang kaya sumber daya alam. Lima tahun ini, Indonesia berada di rangking 20 produsen minyak bumi di dunia. Kontribusi minyak bumi terhadap GDP negara ini adalah 5,2%. Namun hingga sekarang Indonesia terus mengalami penurunan surplus perdagangan minyak mentah yang drastis. Lima tahun lalu, kita masih surplus US$ 2 milyar, terus menurun hingga pada tahun 2006 tinggal US$ 316 juta dan pada delapan bulan pertama tahun 2007 surplus yang bisa diperoleh tinggal US$ 108 juta. Penurunan surplus ini disebabkan oleh sumber-sumber yang menurun dan pengelolaan yang tidak efisien.

Tagged: ,
Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri
Berita Komunitas 67 0
67 0

Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri

DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting),

sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran).

Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara

langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh

masyarakat luas.

Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik,

belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat

lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.

Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan

pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan

anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran

harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh

surplus dan boleh pula defisit.

Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan

pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan

mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya,

meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi

baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga

kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan;

serta belanja modal.

Tagged: , , ,
Dana Tak Tersangka 50 Miliar
Advokasi Hak Ekosob 75 0
75 0

Dana Tak Tersangka 50 Miliar

Bernas Yogya, 10 Juli 2006

Besarnya dana tak tersangka dari perubahan APBD Bantul sangat fantastis. Anggaran yang semula hanya Rp. 4 miliar mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp. 46 miliar, dan sekarang Rp. 50,9 milia. Dana diambil dari PAD dan pengurangan anggaran dinas dan instansi., ?papar Wasingatu Zakiyah dari Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) yang menulis laporan hasil Disaster Budget Tracking Survey yang disampaikan dalam Launching Buku dan Seminar Akuntabilitas Dana Bencana di LPP Convention Hall, Kamis, 6 Juli 2006.

Tagged: , , , ,
Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran
Advokasi Hak Ekosob 26 0
26 0

Bakal Calon Bupati Harus Sikapi Isu Perda Partisipasi Anggaran

Kompas, 18 Mei 2006

Wacana penyusunan peraturand aerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah harus disikapi para calon bupati yang akan maju alam Pilkada Kulon progo sebagai isu strategis. Jika diperlukan, para bakal calon bpati tersebut bisa dipaksa untuk menandatangi kontrak politik sebagai komitment.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertema ?Partisipasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah? yang diselenggarakan IDEA dan Jaringan Masyarakat Pesisir Kulon Progo di Rumah Makan padang Saiyo Sapta Pesona, rabu, 17 Mei 2006.

Tagged: , , ,
Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim
Advokasi Hak Ekosob 17 0
17 0

Alokasi APBD untuk Disibilitas Dinilai Minim

Kompas, 4 Februari 2006

Kelompok Diffable dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten yang tergabung dalam Jaringan Diffble Pemantau APBD menilai kebijakan anggaran yang saat ini disusun pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diffable. Alokasi APBD untuk kepentingan diffable dinilai sangat minim. Nurul Nur Sa’adah, juru bicara dari Jaringan mengatkan pihaknya menemukan banyak ketimpangan pengalokasian dana RAPBD.

Tagged: , , , , ,