Partisipasi

Kontrak Politik Didapat, Koalisi Rakyat Sipil Semakin Kuat
Berita Komunitas 36 0
36 0

Kontrak Politik Didapat, Koalisi Rakyat Sipil Semakin Kuat

SANGGAR (Sarana Ngerti Anggaran) Gunungkidul pada hari Minggu 2 Mei 2010 bertempat di Gedung PDHI Wonosari Gunungkidul memeriahkan agenda KPU Gunungkidul dalam Dialog Publik Pasangan Calon Kepala Daerah dengan tema ‘Peran Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemeritahan, Pembangunan, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat’.

Meski hanya 3 pasangan kandidat yang hadir yakni Suharto-Arief Gunadi, Sumpeno Putro-Badingah dan Yanto-Ngadiyono, sesi paparan visi-misi langsung dapat memanaskam suasana. Pasangan yang mangkir dari dialog ini adalah pasangan Sutrisno-Slamet. Pendalaman yang dilakukan oleh Ari Sujito, sosiolog dari UGM dan Wasingatu Zakiyah dari IDEA pun mampu mempertajam proses dialog publik.

Tagged: , ,
Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender
Advokasi Hak Ekosob 96 0
96 0

Perencanaan Pembangunan Belum Berperspektif Gender

YOGYAKARTA, KOMPAS – Sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul dinilai masih belum berperspektif jender. Draf awal RPJMD 2010- 2015 yang sedang disusun tersebut diharapkan bisa diperbaiki sehingga lebih memerhatikan keterlibatan peran perempuan. Menurut Direktur Institute for Development and Economies Analysis (IDEA) Wasingatu Zakiyah, pengarusutamaan jender harus dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata. “Dokumen RPJMD saat ini masih netral jender,” kata Zakiyah.

Tagged: , , , ,
Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)
Berita Komunitas 148 0
148 0

Profil Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK)

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki wilayah terluas dibandingkan kabupaten yang lain di DIY. Akan tetapi, Gunungkidul termasuk wilayah yang tandus. Stuktur tanah berbatu (karst) menyebabkan daerah ini mengalami kesulitan air, apalagi di musim kemarau. Sehingga Gunungkidul dikategorikan sebagai daerah kekeringan.

Kondisi geografis gunungkidul menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan potensi ekonomi. sehingga banyak warga usia produktif yang pergi merantau untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Kondisi ini, menyebabkan banyak pihak yang ingin membantu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Tahun 2004, IDEA melalui program “Pelembagaan Partisipasi Perempuan Dalam Kebijakan Penganggaran Daerah Gunungkidul” menemani 5 kelompok perempuan di 5 kecamatan. Kelompok itu adalah:

Tagged: , , , ,
Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin
Berita Komunitas 26 0
26 0

Pungutan Daerah Lebih Membebani Warga Miskin

14/12/2008 14:42:49 WATES (KR)

Salah satu akar penyebab praktik penggelapan pungutan daerah, pungutan liar (Pungli) dan pungutan yang tidak berpihak kepada pemenuhan hak warga miskin adalah kelemahan dalam UU 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU itu rencananya direvisi karena masih memberi peluang terjadinya Pungli. Tapi di sisi lain, objek-objek pajak dan retribusi daerah yang ditentukan pusat sering kali tidak ramah dengan kondisi daerah. Sehingga kebijakan pungutan daerah justru lebih membebani warga miskin ketimbang warga yang kaya,” tandas pengurus Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Divisi Penganggaran Partisipatif, Valentina Sri Wijiyati, Rabu (10/12).

IDEA sangat peduli dengan penguatan masyarakat sipil untuk mendorong pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara melalui kebijakan publik. Untuk itu mengajak masyarakat Kulonprogo belajar anggaran yang difokuskan pada kebijakan pendapatan daerah. Sinau anggaran dikemas dalam bentuk lokakarya dan dilaksanakan di Balai Desa Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Minggu (14/12).

Menurut Valentina, penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah orang miskin lewat pembayaran pungutan. Terbukti dengan adanya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pedagang kaki lima dan pajak penerangan jalan umum (PPJU).

“Kalau ditilik lebih jauh, untuk retribusi pelayanan kesehatan, penyumbang utamanya adalah kelompok perempuan dari kalangan masyarakat miskin,” katanya lagi. Mengingat pengaruh kebijakan justru mengurangi kesejahteraan tandas Valentina maka sudah seharusnya kebijakan penetapan target dan penentuan tarif pungutan dirumuskan secara partisipatif. Sayangnya dalam praktik, partisipasi publik dalam penganggaran yang masih terbatas pun justru lebih banyak memerhatikan kebijakan pembelanjaan. “Apalagi surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bappenas belum mengatur proses Musrenbang untuk kebijakan pendapatan dalam APBD,” kata Valentina.

Tagged: , , ,
Menumbuhkan Kesadaran Publik Yogyakarta dan Surabaya Terhadap Kutukan Sumber Daya Alam
Berita Komunitas 116 0
116 0

Menumbuhkan Kesadaran Publik Yogyakarta dan Surabaya Terhadap Kutukan Sumber Daya Alam

Tak terbantahkan, Indonesia adalah Negara yang kaya sumber daya alam. Lima tahun ini, Indonesia berada di rangking 20 produsen minyak bumi di dunia. Kontribusi minyak bumi terhadap GDP negara ini adalah 5,2%. Namun hingga sekarang Indonesia terus mengalami penurunan surplus perdagangan minyak mentah yang drastis. Lima tahun lalu, kita masih surplus US$ 2 milyar, terus menurun hingga pada tahun 2006 tinggal US$ 316 juta dan pada delapan bulan pertama tahun 2007 surplus yang bisa diperoleh tinggal US$ 108 juta. Penurunan surplus ini disebabkan oleh sumber-sumber yang menurun dan pengelolaan yang tidak efisien.

Tagged: ,
Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri
Berita Komunitas 147 0
147 0

Belanja Publik Bukan Lagi Anak Tiri

DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting),

sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran).

Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara

langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh

masyarakat luas.

Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik,

belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat

lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.

Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan

pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan

anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran

harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh

surplus dan boleh pula defisit.

Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan

pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan

mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya,

meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi

baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga

kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan;

serta belanja modal.

Tagged: , , ,